Suara.com - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif tidak mempermasalahkan anggapan mempolitisasi program penertiban bangunan rumah warga di Jalan Rawajati Barat, Jakarta Selatan. Anggapan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
"Ya kami hormati pendapat orang. Menilai orang dengan sudut yang sempit ya, bahwa itu (dianggap) sebagai politisasi," kata Syarif, Jumat (2/9/2016). "Kalau saya balik tanya, emang Syarif siapa kalau bukan politisi?"
Menurut Syarif kehadirannya di Jalan Rawajati Barat atau pada saat eksekusi penertiban bangunan yang berdiri di jalur hijau adalah hal yang wajar, mengingat dirinya seorang anggota dewan.
"Seharusnya bagaimana melakukan negosiasi, beritahu Syarif. Melakukan negosiasi itu pekerjaan politisi bukan? Ketika rakyat sepi dari dukungan moral semua tidak didukung, ada yang salah?" ujar dia.
Sebelumnya, Djarot menilai kehadiran Syarif dan aktivis Ratna Sarumpaet di lokasi penertiban, Kamis (1/9/2016), sebagai bagian dari politisasi.
"Biasalah itu, itu kan dipolitisasi itu biasa," ujar Djarot di Balai Kota.
Djarot mengatakan kebijakan menertibkan bangunan yang berdiri di dekat rel kereta api tersebut sudah tepat. Lagipula, pemerintah juga tidak lepas tangan. Pemerintah telah menyediakan kompensasi, antara lain rusun di Marunda, Jakarta Utara.
"Mereka yang melanggar kita tertibkan, kita sediakan bagus (rusun), kita subsidi. Apanya yang kurang?" kata Djarot.
