Suara.com - Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa ASEAN tidak bisa disetir negara-negara besar dengan kepentingan tertentu di kawasan. Menurut Jokowi perlu dikukuhkan 'rumah ASEAN'.
"Kita tidak bisa membiarkan negara-negara besar menentukan keamanan wilayah kita, dan kita tidak ingin terjadinya 'power projection' (pengukuhan kekuasaan) di Asia Tenggara sehingga kita perlu mengukuhkan rumah ASEAN," kata Presiden Jokowi dalam rapat pleno pemimpin negara-negara ASEAN di National Convention Center (NCC) Vientiane, Laos, Selasa (6/9/2016) malam.
Kutipan Presiden Jokowi tersebut dibacakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers usai rapat pleno ASEAN yang berlangsung tertutup.
Menlu menyampaikan bahwa Presiden RI kembali menegaskan pentingnya menjaga dan merawat pilar sentralitas dan kesatuan ASEAN sehingga menjadi kawasan yang bersatu teguh dan relevan dengan kepentingan seluruh masyarakat ASEAN.
Menlu menyampaikan pernyataan Presiden tersebut merefleksikan tantangan yang dihadapi ASEAN terkait dinamika di kawasan, terutama Laut Cina Selatan, Semenanjung Korea, dan perairan Laut Sulu dan sekitarnya akan dapat diselesaikan jika ASEAN menerapkan prinsip kesatuan dan sentralitas.
"Presiden mengatakan kalau kita tidak bisa memegang teguh kesatuan dan sentralitas, masa depan ASEAN akan suram," katanya.
Di sisi ekonomi, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sentralitas dan kesatuan ASEAN selama ini telah mendukung stabilitas pembangunan di kawasan, salah satu buktinya, pendapatan domestik bruto (PDB) di Asia Tenggara tumbuh di kisaran 4,7 persen, atau lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi global, Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di ASEAN, Presiden Jokowi menyerukan agar kesenjangan pembangunan di antara negara-negara ASEAN dapat diperkecil, pelibatan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui peningkatan akses pasar dan pembbiayaan, serta pengembangan teknologi dan inovasi.
Selain Presiden RI Joko Widodo, rapat pleno KTT ASEAN Ke-28 dihadiri sembilan kepala negara dan kepala pemerintahan negara anggota lainnya, yakni Sultan Brunei Sultan Hassanah Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc, dan Presiden Laos Bounnhang Vorachith. (Antara)
