Suara.com - Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengapresiasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih.
"Menpan RB mengapresiasi dan berharap Menko maritim menjadi role model pelayanan pubik," ujar Asman dalam sambutannya di Auditorium BPPT, Jalan M.H Thamrin, Jakarta, Kamis (15/9/2016)
Tak hanya itu, Asman menargetkan pada 2017 seluruh kementerian dan pemerintah daerah menggunakan sistem E-Government untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.
"Pelayanan publik tak perlu pusing, tak bisa hindari e-government, sistem ini akan wajib, 2017 seluruh kementerian dan kepala daerah minimal 50 persen, tahun depan menggunakan e-government, akan lebih efisien, di kontrol by sistem," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai menandatangani Zona Integritas menuju wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih.
Penandatangan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi dan Peraturan Menteri PAN-RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah.
