Surya Paloh Diperiksa KPK untuk Ringankan Politikus PDIP

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pada Jumat (9/9/2016) hari ini. Selain Surya Paloh, Mantan Anggota DPR RI, Panda Nababan juga turut diperiksa oleh KPK.

Ternyata hal itu dilakukan oleh KPK berdasarkan permintaan dari Politisi PDI Perjuangan, Budiman Pardamean Nadapdap yang sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap.

"Posisi KPK memfasilitasi permintaan tersangka. Keduanya saksi meringankan atas permintaan tersangka," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jumat (9/9/2016).

Kata Yuyuk peran KPK dalam memanggil kedua saksi hanya sampai disitu. Soal keduanya datang atau tidak, itu adalah hak kedua saksi yang diminta oleh Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

"Jika saksi tidak hadir itu menjadi hak saksi. Karena informasi yang digali seputar perkara yang menguatkan keterangan tersangka," kata Yuyuk.

KPK telah menetapkan sejumlah anggota DPRD Sumut sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap oleh mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kepada Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 terkait pembahasan APBD serta pembatalan pengajuan hak interpelasi.

Mereka adalah Muhammad Afan dan Budiman Nadapdap dari Fraksi PDIP, Guntur Manurung dari Fraksi Demokrat, Zulkifli Effendi Siregar dari Fraksi Hanura, Bustami dari Fraksi PPP, serta Parluhutan Siregar dan Zulkifli Husein dari Fraksi PAN, Ketua DPRD Sumut, Ajib Shah; mantan Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun serta tiga Wakil Ketua DPRD Sumut, yakni Chaidir Ritonga, Sigit Pramono Asri, dan Kamaluddin Harahap.

Para wakil rakyat periode 2009-2014 dan 2014-2019 ini diduga telah menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho saat masih menjabat sebagai Gubernur Sumut. Suap ini diberikan Gatot untuk memuluskan sejumlah pembahasan antara Pemprov Sumut dengan DPRD, seperti persetujuan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov Sumut tahun anggaran 2012, persetujuan APBD Pemprov Sumut 2013, pengesahan APBD 2014, pengesahan APBD 2015, persetujuan LKPJ Pemprov Sumut 2014, dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut 2015.

KPK memastikan pengusutan kasus ini bakal terus bergulir. Tak menutup kemungkinan terdapat sejumlah anggota DPRD Sumut lainnya yang terlibat kasus ini.