Saksi Ahli Ahok Kehausan saat Beri Kesaksian di MK

Suara.com - Pakar hukum administrasi negara Profesor Harjono kehausan ketika memberikan keterangan dalam uji materi Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 (3) mengenai cuti selama masa kampanye yang diajukan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Mahkamah Konstitusi.

"Maaf yang mulia, saya perlu air kayaknya," kata Harjono di Ruang Sidang Pleno Lantai 2, Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2016).

Mendengar Harjono kehausan, Majelis Hakim MK Arief Hidayat langsung meminta kepada pihak MK untuk menyediakan air mineral untuk Harjono.

"Tolong dong disiapin airnya. Ini senior kita," ujar Arief.

Setelah itu, Harjono kembali menerangkan prihal uji materi yang diajukan oleh Ahok. Tak lama kemudian, air mineral yang sudah berada dalam gelas pun diberikan ke saksi ahli Ahok.

"Silahkan diminum pak, Ini persidangan yang manusiawi bukan diskriminasi. Silahkan pak," kata Arief.

Selain Harjono, Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun juga menjadi saksi ahli yang diajukan oleh Ahok dalam persidangan kali ini.

Ahok menguji Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi: Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Menurut Ahok Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada bisa ditafsirkan bahwa selama masa kampanye Pemohon wajib menjalani cuti, padahal selaku pejabat publik, Pemohon memiliki tanggungjawab kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana termasuk proses penganggarannya.

Ahok menilai penafsiran yang mewajibkan petahana cuti kampanye sebagai hal yang tidak wajar karena cuti merupakan hak seperti pada hak PNS yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut Ahok aturan tersebut seharusnya dimaknai bahwa cuti kampanye merupakan hak yang sifatnya opsional.