Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua anggota DPR sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP yang menjerat mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman. Keduanya adalah Chairuman Harahap dan Agun Gunandjar S.
"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ir, mantan dirjen dukcapil," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (11/10/2016).
Selain memeriksa anggota DPR, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gembong Satrio Wibobwanto dan Tri Sampurno yang merupakan PNS Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Selain itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua PNS Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yaitu I. R. Mahmud dan Toto Prasetyo.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan semua yang dianggap mengetahui kasus tersebut akan dipanggil, termasuk mantan Mendagri Gamawan Fauzi.
"Ada kemungkinan-kemungkinan pemanggilan beberapa pejabat yang ada hubungannya ya, bisa siapa saja yang ada di dalam hasil penyidikan para tim penyidik. Termasuk mantan mendagri, bisa saja siapa saja," kata Basaria di Tugu Kunztring Paleiz, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).
KPK menetapkan Irman sebagai tersangka pada Jumat (30/9/2016). Irman diduga korupsi bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen proyek e-KTP tahun 2011-2012 Sugiharto. Proyek itu menelan biayan Rp6 triliun dan ditengarai merugikan keuangan negara sebesar Rp2 triliun akibat perbuatan Sugiharto dan Irman.
"IR bersama tersangka S, diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang terkait pengadaan e-KTP yang nilai total proyeknya Rp6 triliun," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriarti Iskak.
Irman dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Sedangkan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Dia diduga menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp2 triliun.
