Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri tidak setuju dengan UU nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sebab, dalam UU itu diatur tentang Pemilihan pimpinan DPR dengan sistem paket, bukan dengan proporsional pemenang pemilu.
Hal itu, disampaikan Masinton terkait kunjungan Ketua DPR Ade Komarudin ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, siang ini. Menurutnya, perbincangan kedua tokoh ini membahas tentang pergantian Ketua DPR. Partai Golkar akan menggantikan Ade dengan Setya Novanto.
"Kalau Ibu Mega sejak awal menyampaikan bahwa ada yang salah dalam proses pembuatan UU MD3. Maka, itu dulu yang harus direvisi. Akar permasalahan di sana," kata Masinton, di DPR, Jumat (25/11/2016).
Pergantian Ade dengan Setya ini sejalan dengan isu masuknya kader PDI Perjuangan menjadi pimpinan DPR. Karenanya, Masinton juga sepakat bila kader PDI Perjuangan mendapatkan kursi pimpinan DPR. Lantaran, PDI Perjuangan merupakan partai pemenang pemilu pada 2014.
"Ya memang (pergantian Ade ke Setya) satu di antaranya revisi UU MD3," tuturnya.
Namun, Anggota Komisi III DPR ini menyatakan, belum ada sikap resmi dari partainya terkait pergantian Ade ke Setya ini. Dia berharap pergantian ini bisa dilakukan dengan musyawarah mufakat tanpa voting.
"Kami belum ada sikap menerima maupun menolak," ujarnya.
Diketahui, Megawati menerima kunjungan dari Ade Komarudin di kediamanya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Jumat (25/11/2016). Keduanya membahas beberapa isu politik yang kini sedang berkembang.
Masinton mengatakan, pertemuan Megawati memang kerap melalukan pertemuan dengan banyak tokoh. Pertemuan semacam ini, kata Masinton, biasanya untuk menjaga silaturahmi antar tokoh.
"(Pertemuan ini) penting untuk menjaga kebersamaan kita. Sebelumnya juga Bu Mega bertemu presiden, dan beberapa pimpinan Partai Politik," ujarnya.
