Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengeluhkan usulan partainya dinomor duakan oleh Presiden Jokowi dibandingkan usulan PDI Perjuangan.
Hal itu disampaikan Cak Imin, begitu ia akrab disapa, dalam acara Halaqah Ulama Rakyat bertajuk Tabayyun Konstitusi di Hotel Best Western, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senon (28/11/2016) kemarin.
Terkait keluhannya itu, Cak Imin mengakui suara PDP lebih diutamakan oleh Jokowi daripada suara PKB.
"Yang saya omongan kemarin itu adalah begini, kalau mau efektif peran PKB, Kyai harus kerja lebih banyak lagi supaya kursinya (di DPR) banyak. Kalau kursinya banyak pasti didengar Presiden lebih banyak, kalau kursinya sedikit ya PDIP dulu dibandingkan PKB," kata Cak Imin menjawab pertanyaan wartawan di Beranda Belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa siang.
Saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai keluhannya tersebut, Cak Imin tengah duduk berdua dengan Jokowi usai makan siang di Beranda Istana Merdeka. Mendengar hal itu, Jokowi pun angkat bicara. Jokowi menyatakan, responnya terhadap usulan partai-partai pendukung berbeda-beda.
"Nggak semuanya sama, pasti dicatat dulu (usulan-usulan/masukan). Semua (usulan) partai dicatat, kalau nggak dicatat lupa, jadi dicatat semua. Pelaksanaannya tentu saja kan ada kalkulasi," ujar dia
Sebelumnya, Muhaimin mengaku dirinya menyadari kekuatan partainya tidak begitu besar dibandingkan yang dimiliki partai pengusung Presiden Joko Widodo, PDI Perjuangan.
"Saya bilang ke Hanif (Menteri Tenaga kerja Hanif Dhakiri) sekarang dalam koalisi pemerintah nomor dua. Usulan kita ke Presiden tidak seefektif PDI Perjuangan. PDI Perjuangan langsung dilaksanakan, kalau PKB dicatat dulu baru dilaksanakan," kata Muhaimin kemarin di acara Halaqah Ulama Rakyat.
Cak Imin menyoroti perjalanan demokrasi Indonesia. Menurut dia konstitusi yang dipakai sebagai landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini terlalu liberalistik hingga berjalan tidak terkontrol.
"Kalau butuh perubahan dan amandemen UUD, kita kembali ke UUD 45 yang murni dan konsekuen. (Dan) Piagam Jakarta, yakni kewajiban umat Islam untuk menjalankan ajarannya," kata dia.
Muhaimin mengatakan berbagai peristiwa yang terjadi di negeri ini, termasuk yang menimpa Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus dugaan penistaan agama, tidak terlepas dari sistem yang sedang berlangsung.
"Peristiwa demi peristiwa terjadi. Hampir saja kekuatan besar terjadi di Jakarta. Alhamdulillah sudah ada pelajaran. Gubernur Ahok salah ngomong, itu jadi pelajaran. Apalagi menyakiti hati umat Islam," ujar Muhaimin.
Muhaimin mengajak para ulama untuk merumuskan posisi yang tepat untuk para santri.
"Nanti akan kita bahas di mana posisi pesantren kita, jemaah kita," tutur dia.
Muhaimin menambahkan jika para ulama yang ikut halaqah menyepakati amandemen, PKB akan mengawal kesepakatan tersebut melalui jalur politik.
