Suara.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat meminta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil duduk bersama untuk menyelesaikan kasus penghentian acara Kebaktian Kebangunan Rohani Natal di Gedung Sabuga Institut Teknologi Bandung, Selasa (6/12/2016). Kedua pemimpin jangan sampai terkesan saling lempar tangungjawab.
"Itu memang harusnya, sebelum komentar, pejabat daerah berkoordinasi. Biar yang disampaikan ke publik itu harusnya sama. Tinggal dicari solusi paling baik apa. Jangan sampai komentar ini beda-beda, ini kasus sudah sensitif, pemerintah menyikapinya beda, nanti masyarakat jadi bingung," kata anggota Komisi II DPR Yandri Susanto, Jumat (9/12/2016).
Menurut politikus Partai Amanat Nasional koordinasi antara Ahmad Heryawan dan Ridwak Kamil belum terlambat.
Yandri mengatakan keduanya masih bisa berkomunikasi lagi untuk memberikan pernyataan bersama mengenai peristiwa 612.
"Sebenarnya pemprov dan pemkot, kan satu kesatuan. Nggak boleh saling lempar tanggungjawab. Harusnya bisa koordinasi dengan baik dan tertangani dengan rapi, tidak menimbulkan efek yanng luar biasa," ujarnya.
"Jangan sampai saling melemparkan tanggungjawab karena tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kita harapkan pemprov dan pemkot duduk bareng, bagaimana menyelesaikan masalah itu tidak saling lempar masalah," Yandri menambahkan.
Ahmad Heryawan menilai peristiwa itu sebagai perkara kecil dan tidak mengganggu.
Dia mengatakan kasus tersebut sudah ditangani Polresta Bandung, Majelis Ulama Bandung Bandung, Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri dan Wali Kota Bandung.
"Secara langsung, Pemerintah Provinsi Jabar tidak terkait, jadi mungkin lebih detail, tanya teman-teman kota Bandung, para pihak yang terkait langsung," kata dia di DPR beberapa waktu yang lalu.
Ahmad Heryawan meminta semua masyarakat untuk saling bertoleransi.
Ridwan Kamil mengatakan sudah berusaha agar Kebaktian Kebangunan Rohani tetap berlangsung sampai selesai. Dia meminta maaf kepada masyarakat.
