Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta pelaku usaha jangan khawatir dengan dampak konflik antara laskar Front Pembela Islam dan anggota Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia di Jawa Barat.
"Nggak usah khawatir. Jaminannya jelas bahwa pemerintah akan selalu mengedepankan hukum (kasus dua ormas itu)," kata Wiranto di komplek Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Wiranto menegaskan Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara ormas.
"Indonesia itu negara demokratis, tapi juga negara hukum. Ini bukan negara ormas," tegas dia.
Dia mengatakan semua warga negara harus patuh pada hukum yang berlaku. Sebab hukum adalah kesepakatan kolektif dari bangsa Indonesia untuk membangun sebuah keteraturan dana bernegara.
"Siapapun yang melanggar hukum berhadapan dengan Pemerintah yang mengawal hukum itu. Dan kalau Pemerintah tegas tegakkan hukum jangan juga dicap otoriter. Sebab pemerintah yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya sesuai UUD 1945 dalam melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia," kata dia.
"Ormas manapun tidak diizinkan mengambil suatu cara paksa terhadap pihak lain, hukumnya ada. Jangankan memberikan suatu tindakan paksa, memberikan satu tekanan-tekanan. Ini pada dasarnya kan tidak boleh," Wiranto menambahkan.
TERPOPULER
