FPI Layangkan Surat Resmi, Desak Presiden Prabowo Tarik Indonesia dari Board of Peace

Suara.com - Front Persaudaraan Islam (FPI) secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menarik Indonesia dari keanggotaan Board of Peace (BoP). Desakan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang diserahkan langsung oleh perwakilan FPI di Istana Kepresidenan Jakarta.

Penyerahan surat dilakukan kepada salah satu menteri dalam pertemuan antara Kepala Negara dengan para ulama, pimpinan ormas Islam, serta pengasuh pondok pesantren pada Kamis (5/3/2026) malam. Presiden Prabowo sebenarnya turut mengundang pimpinan FPI, Habib Rizieq Shihab, namun ia berhalangan hadir dan mengutus Habib Hanif Alatas (Sekretaris Majelis Syura DPP FPI) beserta Sekretaris Umum DPP FPI sebagai perwakilan.

Habib Hanif menjelaskan bahwa alasan utama FPI mendesak penarikan diri adalah ketidakpercayaan terhadap Amerika Serikat (AS) sebagai inisiator BoP, serta Israel yang turut menjadi anggota.

"Walaupun tidak sempat berbicara langsung di forum, kami sudah menyerahkan surat resmi kepada Presiden. Kami meminta Indonesia menarik diri dari BoP karena rekam jejak buruk Amerika dan Israel selama ini. Kami sama sekali tidak memercayai mereka," ujar Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo sempat memaparkan keinginannya untuk mengoptimalkan posisi Indonesia di BoP guna memperjuangkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Namun, Hanif menekankan bahwa FPI tetap pada pendiriannya.

"Kami memercayai iktikad baik Presiden, tetapi kami tidak percaya pada Amerika dan Israel. Bahkan para nabi dan rasul saja dikhianati oleh mereka, apalagi kita manusia biasa. Jadi, terlepas dari apa yang disampaikan Presiden, kami tetap meminta Republik Indonesia menarik diri dari BoP," tegasnya.

Pemerintah Siapkan Opsi Keluar

Meskipun Presiden Prabowo berniat memaksimalkan peran Indonesia di BoP, ia dikabarkan tetap menyiapkan opsi untuk keluar dari dewan bentukan Donald Trump tersebut.

Hanif mengungkapkan bahwa Presiden akan mengambil langkah mundur jika keanggotaan Indonesia dirasa tidak lagi membawa manfaat bagi perjuangan Palestina atau tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

"Presiden menyatakan jika tidak ada lagi peluang memperjuangkan kemaslahatan Palestina, beliau akan menarik diri," jelas Hanif.

Namun, bagi FPI, pemerintah tidak perlu menunggu penilaian lebih lanjut untuk mengambil sikap tegas.

"Kami merasa tidak perlu menunggu. Sudah terbukti sejak lama bahwa Amerika tidak bisa dipercaya," pungkasnya.