Suara.com - Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute, Benny Susetyo, menilai bahwa Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berjalan secara efektif. Menurut dia, MK tidak cukup hanya diawasi oleh Dewan Etik, melainkan juga harus diawasi oleh orang-orang yang secara integritas sudah dipercaya oleh publik.
"Supaya ada yang memonitoring. Karena kan hakim MK tidak ada yang mengawasi. Jadi, penting siapa yang mengawasi itu," kata Benny kepada Suara.com, Jumat (27/1/2017).
Pernyataan Benny menanggapi kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Hakim MK Patrialis Akbar. Ia diduga menerima suap dari pengusaha impor daging Basuki Hariman senilai 20.000 dolar AS dan 200.000 dolar Singapura, atau senilai Rp2,15 miliar.
Menurut Benny, penting dibentuknya semacam Badan Pengawas Hakim MK, supaya memudahkan masyarakat saat melaporkan apabila ada sesuatu hal yang dirasa dilanggar oleh Hakim MK.
"Tokoh ini yang memanggil hakim-hakim itu untuk mencari kebenaran beritanya. Betul nggak laporannya itu? Apakah laporan itu hanya semacam fitnah, atau laporan itu betul-betul punya kredibilitas, punya bukti? Sehingga bisa dicegah praktik suap semacam ini," ujar Benny.
Lebih lanjut, Benny mengatakan bahwa semua itu tergantung kepada MK sendiri. Menurutnya, jika MK ingin dipercaya oleh publik, maka harus berbenah diri. Sebab di menilai, sejauh ini MK seperti berjalan semaunya tanpa ada yang mengawasi.
"Kalau MK mau dipercaya publik, kredibel, dia harus membenahi sistemnya. Lemahnya MK karena tidak ada sistem monitoringnya, dan tidak kedap dari mafia korupsi di dalamnya. Maka dari tubuhnya sendiri yang harus dibersihkan," tandas Benny.
TERPOPULER
