Hakim MK Ditangkap Lagi, Dewan Etik Dinilai Tidak Efektif

Arsito Hidayatullah | Dian Rosmala | Suara.com

Jum'at, 27 Januari 2017 | 16:18 WIB
Hakim MK Ditangkap Lagi, Dewan Etik Dinilai Tidak Efektif
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. [Suara.com/Adhitya Himawan]

Suara.com - Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute, Benny Susetyo, menilai bahwa Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berjalan secara efektif. Menurut dia, MK tidak cukup hanya diawasi oleh Dewan Etik, melainkan juga harus diawasi oleh orang-orang yang secara integritas sudah dipercaya oleh publik.

"Supaya ada yang memonitoring. Karena kan hakim MK tidak ada yang mengawasi. Jadi, penting siapa yang mengawasi itu," kata Benny kepada Suara.com, Jumat (27/1/2017).

Pernyataan Benny menanggapi kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Hakim MK Patrialis Akbar. Ia diduga menerima suap dari pengusaha impor daging Basuki Hariman senilai 20.000 dolar AS dan 200.000 dolar Singapura, atau senilai Rp2,15 miliar.

Menurut Benny, penting dibentuknya semacam Badan Pengawas Hakim MK, supaya memudahkan masyarakat saat melaporkan apabila ada sesuatu hal yang dirasa dilanggar oleh Hakim MK.

"Tokoh ini yang memanggil hakim-hakim itu untuk mencari kebenaran beritanya. Betul nggak laporannya itu? Apakah laporan itu hanya semacam fitnah, atau laporan itu betul-betul punya kredibilitas, punya bukti? Sehingga bisa dicegah praktik suap semacam ini," ujar Benny.

Lebih lanjut, Benny mengatakan bahwa semua itu tergantung kepada MK sendiri. Menurutnya, jika MK ingin dipercaya oleh publik, maka harus berbenah diri. Sebab di menilai, sejauh ini MK seperti berjalan semaunya tanpa ada yang mengawasi.

"Kalau MK mau dipercaya publik, kredibel, dia harus membenahi sistemnya. Lemahnya MK karena tidak ada sistem monitoringnya, dan tidak kedap dari mafia korupsi di dalamnya. Maka dari tubuhnya sendiri yang harus dibersihkan," tandas Benny.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Ini Nama-nama yang Dikabarkan Jadi Anggota Majelis Kehormatan MK

Ini Nama-nama yang Dikabarkan Jadi Anggota Majelis Kehormatan MK

News | Jum'at, 27 Januari 2017 | 16:00 WIB

Jokowi Tak Bisa Sembunyikan Kekecewaan Usai Patrialis Dibekuk KPK

Jokowi Tak Bisa Sembunyikan Kekecewaan Usai Patrialis Dibekuk KPK

News | Jum'at, 27 Januari 2017 | 15:44 WIB

Integritas Patrialis Akbar Diragukan Sejak Awal Menjabat

Integritas Patrialis Akbar Diragukan Sejak Awal Menjabat

News | Jum'at, 27 Januari 2017 | 15:32 WIB

Patrialis Ditangkap KPK, Dewan Etik MK Periksa 2 Hakim Konstitusi

Patrialis Ditangkap KPK, Dewan Etik MK Periksa 2 Hakim Konstitusi

News | Jum'at, 27 Januari 2017 | 13:58 WIB

Terkini

Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat

Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:48 WIB

Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan

Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:31 WIB

Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun

Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:20 WIB

Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos

Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:20 WIB

Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden

Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:17 WIB

Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas

Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:14 WIB

Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo

Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:07 WIB

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 16:02 WIB

Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!

Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 15:57 WIB

PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi

PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 15:56 WIB