Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah masih menggodok pembentukan Dewan Kerukunan Nasional dan Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Lembaga itu dibentuk guna menangani konflik horizontal secara nasional yang marak terjadi dewasa ini.
"sekarang masih dalam proses pembentukan," kata Pramono dalam sebuah diskusi bertajuk Kerukunan Nasional & Tantangan Kebangsaan yang diselenggarakan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan di Resto Pempek Kita, Jalan Tebet Timur Dalam Raya, Jakarta, Jumat (27/1/2017).
Dia menjelaskan Dewan Kerukunan Nasional berfungsi fokus pada menjalin dialog dengan unsur suku, agama, ras dan golongan guna melakukan penyelesaian konflik SARA di tengah masyarakat. Sedangkan UKP PIP berfungsi pada pembinaan ideologi Pancasila yang pelaksanaan kebijakannya dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga.
Dengan dibentuknya lembaga tersebut diharapkan dapat menyelesaikan persoalan bangsa diluar proses hukum.
"kita boleh berseberangan pandangan politik, tapi jangan sampai memutus hubungan persekawanan dan persaudaraan. Kita harus dalam satu kesatuan untuk menghadapi kompetisi global untuk menjadi sebuah negara dan bangsa besar yang maju dan sejahtera," ujar dia.
Dia mengingatkan, Indonesia adalah bangsa yang majemuk/beragam dengan berbagai etnis dan aliran kepercayaan. Negeri ini memiliki enam agama, lebih dari 1300 suku, 200 aliran kepercayaan, sebanyak 700 penutur/dialeg bahasa daerah.
"Sekarang yang penting bagaimana kita menjaga itu. Maka itu kita harus kembali pada Pancasila sebagai Way of life," tandas dia.
