Pemerintah Masih Godok Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional

Adhitya Himawan, Erick Tanjung

Jum'at, 27 Januari 2017 | 16:45 WIB
Pemerintah Masih Godok Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional
Sekretaris Kabinet Pramono Anung. [Suara.com/Erick Tanjung]
‎Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah masih menggodok pembentukan Dewan Kerukunan Nasional dan Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Lembaga itu dibentuk guna menangani konflik horizontal secara nasional yang marak terjadi dewasa ini.
 
"‎sekarang masih dalam proses pembentukan," kata Pramono dalam‎ sebuah diskusi bertajuk Kerukunan Nasional & Tantangan Kebangsaan yang diselenggarakan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan di Resto Pempek Kita, Jalan Tebet Timur Dalam Raya, Jakarta, Jumat (27/1/2017).
 
‎Dia menjelaskan Dewan Kerukunan Nasional berfungsi fokus pada menjalin dialog dengan unsur suku, agama, ras dan golongan guna melakukan penyelesaian konflik SARA di tengah masyarakat. Sedangkan UKP PIP berfungsi pada pembinaan ideologi Pancasila yang pelaksanaan kebijakannya dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga.
 
 
‎Dengan dibentuknya lembaga tersebut diharapkan dapat menyelesaikan persoalan bangsa diluar proses hukum. 
 
"‎kita boleh berseberangan pandangan politik, tapi jangan sampai memutus hubungan persekawanan dan persaudaraan. Kita harus dalam satu kesatuan untuk menghadapi kompetisi global untuk menjadi sebuah negara dan bangsa besar yang maju dan sejahtera," ujar dia.
 
Dia mengingatkan, Indonesia adalah bangsa yang majemuk/beragam dengan berbagai etnis dan aliran kepercayaan. Negeri ini memiliki enam agama, lebih dari 1300 suku, 200 aliran kepercayaan, sebanyak 700 penutur/dialeg bahasa daerah. 
 
"Sekarang yang penting bagaimana kita menjaga itu. Maka itu kita harus kembali pada Pancasila sebagai Way of life," tandas dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Pimpinan MPR Sarankan Pemerintah Bentuk Lembaga 'Rembuk Nasional'

Pimpinan MPR Sarankan Pemerintah Bentuk Lembaga 'Rembuk Nasional'

News | Selasa, 24 Januari 2017 | 16:15 WIB

Marak Aksi Intoleransi, Dunia Usaha Was-was

Marak Aksi Intoleransi, Dunia Usaha Was-was

Bisnis | Senin, 23 Januari 2017 | 11:36 WIB

Jokowi Bentuk Dewan Kerukunan Nasional untuk Selesaikan Konflik

Jokowi Bentuk Dewan Kerukunan Nasional untuk Selesaikan Konflik

News | Rabu, 18 Januari 2017 | 14:15 WIB

Seskab: Bergembiralah Ketika Bekerja, Jangan Takut

Seskab: Bergembiralah Ketika Bekerja, Jangan Takut

News | Senin, 09 Januari 2017 | 14:16 WIB

Sentimen Agama Menguat, Franz Magnis: Allah Itu Maha Kasih

Sentimen Agama Menguat, Franz Magnis: Allah Itu Maha Kasih

News | Kamis, 29 Desember 2016 | 16:36 WIB

Jokowi Perintahkan Aparat Keras pada Penyebar Fitnah dan Hoax

Jokowi Perintahkan Aparat Keras pada Penyebar Fitnah dan Hoax

News | Kamis, 29 Desember 2016 | 16:03 WIB

Franz Magnis Ingatkan tentang "Kita Bersama"

Franz Magnis Ingatkan tentang "Kita Bersama"

News | Kamis, 29 Desember 2016 | 15:19 WIB

Jika Masih Hidup, Gus Dur Paling Lantang Tantang Intoleransi

Jika Masih Hidup, Gus Dur Paling Lantang Tantang Intoleransi

News | Minggu, 25 Desember 2016 | 16:45 WIB

Dwi Estiningsih Dilaporkan Polisi Gara-gara Cuitan Pahlawan Kafir

Dwi Estiningsih Dilaporkan Polisi Gara-gara Cuitan Pahlawan Kafir

News | Rabu, 21 Desember 2016 | 16:24 WIB

Jokowi Kumpul dengan Para Kyai di Kantor GP Ansor

Jokowi Kumpul dengan Para Kyai di Kantor GP Ansor

News | Minggu, 11 Desember 2016 | 17:12 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×