Partai Koalisi Pemerintah Siap Hadapi Hak Angket Demokrat

Pebriansyah Ariefana, Bagus Santosa

Jum'at, 03 Februari 2017 | 16:25 WIB
Partai Koalisi Pemerintah Siap Hadapi Hak Angket Demokrat
Presiden Republik Indonesia Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (1/2). [suara.com/Kurniawan Mas'ud}

Suara.com - ‎Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ‎Trimedya Pandjaitan menyatakan 7 partai koalisi pemerintah di parlemen menyatakan diri masih solid dan mendukung pemerintah.

Ketujuh partai itu adalah, PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai NasDem.‎

Hal ini untuk menghadapi keinginan Partai Demokrat untuk mengajukan hak angket penyadapan terhadap Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.‎

"Tapi tadi baru ada pertemuan walaupun tidak resmi, koalisi pendukung pemerintah itu masih solid seandainya ini serius kami juga siap menghadapinya di Senayan. Dan komunikasi informal dengan koalisi pendukung Pak Jokowi-JK ini ya kita masih solid. Kita siap kalau itu diinisiasi dan itu sampai menjadi hak angket," kata Trimedya di DPR, Jakarta, Jumat (3/2/2017).‎

‎Meski demikian, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan, merupakan hak anggota untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki suatu permasalahan yang ada pada pemerintah. Ditambahkan Trimedya, syarat mengajukan hak angket pun sederhana dan tidak sulit, yaitu diajukan oleh 25 orang yang kemudian diberikan kepada pimpinan DPR.

"Dasarnya juga tidak terlalu sulit, bisa saja dilakukan. Pengajuan hak angket itu, bagi kami sendiri, ketika kami di luar pemerintahan, menjadi oposisi, ya biasa juga kami lakukan. Ya bagi kami tidak ada yang istimewa, walaupun terus terang kami mempertanyakan, ‘apa yang mau ditanyakan ke pemerintah soal penyadapan itu?'," kata dia.

Dia menambahkan, hingga saat ini anggota Fraksi PDI Perjuangan belum mendapatkan penawaran penggalangan tanda tangan untuk pengajuan hak angket ini. Trimedya juga mengatakan, tujuh Fraksi pendukung pemerintah juga belum mendapatkan penawaran pengajuan hak angket ini.

"7 partai pendukung pemerintah ini harus ketemu unuk menghadapi ini, apalagi kalau sudah beredar tanda tangan, kalau kemudian sudah sampai ke arah sana mendengar melihat ada pngumpulan tanda tangan," ‎kata Trimedya.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Soal SBY, Anies Baswedan Kasih 'Kuliah' Penyadapan

Soal SBY, Anies Baswedan Kasih 'Kuliah' Penyadapan

News | Jum'at, 03 Februari 2017 | 16:04 WIB

Soal Penyadapan SBY, DPR Nilai Belum Perlu Konfirmasi ke BIN

Soal Penyadapan SBY, DPR Nilai Belum Perlu Konfirmasi ke BIN

News | Jum'at, 03 Februari 2017 | 14:52 WIB

SBY Diduga Disadap, Polisi: Kami Akan Pelajari

SBY Diduga Disadap, Polisi: Kami Akan Pelajari

News | Jum'at, 03 Februari 2017 | 14:34 WIB

Pengacara Ahok Kemungkinan Minta Hakim Panggil SBY ke Sidang

Pengacara Ahok Kemungkinan Minta Hakim Panggil SBY ke Sidang

News | Jum'at, 03 Februari 2017 | 10:30 WIB

Istana Meragukan Klaim SBY yang Merasa Disadap

Istana Meragukan Klaim SBY yang Merasa Disadap

News | Jum'at, 03 Februari 2017 | 09:51 WIB

BIN Tanggapi Tudingan SBY Soal Penyadapan

BIN Tanggapi Tudingan SBY Soal Penyadapan

News | Jum'at, 03 Februari 2017 | 02:17 WIB

10 Pernyataan Mengejutkan SBY

10 Pernyataan Mengejutkan SBY

Video | Kamis, 02 Februari 2017 | 20:23 WIB

Istana: Hubungan Jokowi-SBY Baik-baik Saja

Istana: Hubungan Jokowi-SBY Baik-baik Saja

News | Kamis, 02 Februari 2017 | 16:49 WIB

Tanggapan Menkopolhukam soal Luhut Bertemu Ma'ruf Amin

Tanggapan Menkopolhukam soal Luhut Bertemu Ma'ruf Amin

News | Kamis, 02 Februari 2017 | 16:27 WIB

Ketua MPR Duga Penyadapan SBY Ilegal

Ketua MPR Duga Penyadapan SBY Ilegal

News | Kamis, 02 Februari 2017 | 15:38 WIB

Terkini

Jangan Gampang Kepincut! Pesan Penting Ning Nawal untuk Ibu-Ibu Hadapi Jebakan Pinjol dan Judol

Jangan Gampang Kepincut! Pesan Penting Ning Nawal untuk Ibu-Ibu Hadapi Jebakan Pinjol dan Judol

Jawa Tengah | Jum'at, 18 September 2026 | 07:57 WIB

Kabar Baik dari Mendagri: PPPK Paruh Waktu Bisa Jadi PNS

Kabar Baik dari Mendagri: PPPK Paruh Waktu Bisa Jadi PNS

Sulsel | Jum'at, 18 September 2026 | 07:46 WIB

KAI Hentikan Pembongkaran Eks Stasiun Banjarnegara, Janji Kembalikan Pintu seperti Semula

KAI Hentikan Pembongkaran Eks Stasiun Banjarnegara, Janji Kembalikan Pintu seperti Semula

Jawa Tengah | Jum'at, 18 September 2026 | 07:46 WIB

4 Shio yang Diprediksi Lepas dari Masa Sulit pada 18 September 2026

4 Shio yang Diprediksi Lepas dari Masa Sulit pada 18 September 2026

Lifestyle | Jum'at, 18 September 2026 | 07:42 WIB

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham BYAN,30 Persen Kepemilikan Bakal Beralih

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham BYAN,30 Persen Kepemilikan Bakal Beralih

Bisnis | Jum'at, 18 September 2026 | 07:40 WIB

Skandal KUR BNI Jember Rp41 Miliar: Kejati Jatim Jebloskan Tersangka Kelima ke Rutan

Skandal KUR BNI Jember Rp41 Miliar: Kejati Jatim Jebloskan Tersangka Kelima ke Rutan

Jatim | Jum'at, 18 September 2026 | 07:39 WIB

Skandal Kredit Bodong Rp6,7 Miliar: Kolusi Oknum Bank Lampung dan Kades Pesisir Barat Terbongkar

Skandal Kredit Bodong Rp6,7 Miliar: Kolusi Oknum Bank Lampung dan Kades Pesisir Barat Terbongkar

Lampung | Jum'at, 18 September 2026 | 07:32 WIB

Bahlil Pastikan Badan Usaha Khusus Migas Langsung di Bawah Presiden!

Bahlil Pastikan Badan Usaha Khusus Migas Langsung di Bawah Presiden!

Bisnis | Jum'at, 18 September 2026 | 07:30 WIB

Transaksi QRIS Tembus Rp600,7 Triliun, Pelindungan Konsumen Jadi Kunci Ekonomi Digital

Transaksi QRIS Tembus Rp600,7 Triliun, Pelindungan Konsumen Jadi Kunci Ekonomi Digital

Bisnis | Jum'at, 18 September 2026 | 07:18 WIB

Jalan Aroepala Makassar-Gowa Rampung, Kenapa Belum Dibuka? Ini Alasannya

Jalan Aroepala Makassar-Gowa Rampung, Kenapa Belum Dibuka? Ini Alasannya

Sulsel | Jum'at, 18 September 2026 | 07:17 WIB

×