Partai Koalisi Pemerintah Siap Hadapi Hak Angket Demokrat

Pebriansyah Ariefana, Bagus Santosa

Jum'at, 03 Februari 2017 | 16:25 WIB
Partai Koalisi Pemerintah Siap Hadapi Hak Angket Demokrat
Presiden Republik Indonesia Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (1/2). [suara.com/Kurniawan Mas'ud}

Suara.com - ‎Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ‎Trimedya Pandjaitan menyatakan 7 partai koalisi pemerintah di parlemen menyatakan diri masih solid dan mendukung pemerintah.

Ketujuh partai itu adalah, PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai NasDem.‎

Hal ini untuk menghadapi keinginan Partai Demokrat untuk mengajukan hak angket penyadapan terhadap Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.‎

"Tapi tadi baru ada pertemuan walaupun tidak resmi, koalisi pendukung pemerintah itu masih solid seandainya ini serius kami juga siap menghadapinya di Senayan. Dan komunikasi informal dengan koalisi pendukung Pak Jokowi-JK ini ya kita masih solid. Kita siap kalau itu diinisiasi dan itu sampai menjadi hak angket," kata Trimedya di DPR, Jakarta, Jumat (3/2/2017).‎

‎Meski demikian, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan, merupakan hak anggota untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki suatu permasalahan yang ada pada pemerintah. Ditambahkan Trimedya, syarat mengajukan hak angket pun sederhana dan tidak sulit, yaitu diajukan oleh 25 orang yang kemudian diberikan kepada pimpinan DPR.

"Dasarnya juga tidak terlalu sulit, bisa saja dilakukan. Pengajuan hak angket itu, bagi kami sendiri, ketika kami di luar pemerintahan, menjadi oposisi, ya biasa juga kami lakukan. Ya bagi kami tidak ada yang istimewa, walaupun terus terang kami mempertanyakan, ‘apa yang mau ditanyakan ke pemerintah soal penyadapan itu?'," kata dia.

Dia menambahkan, hingga saat ini anggota Fraksi PDI Perjuangan belum mendapatkan penawaran penggalangan tanda tangan untuk pengajuan hak angket ini. Trimedya juga mengatakan, tujuh Fraksi pendukung pemerintah juga belum mendapatkan penawaran pengajuan hak angket ini.

"7 partai pendukung pemerintah ini harus ketemu unuk menghadapi ini, apalagi kalau sudah beredar tanda tangan, kalau kemudian sudah sampai ke arah sana mendengar melihat ada pngumpulan tanda tangan," ‎kata Trimedya.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Soal SBY, Anies Baswedan Kasih 'Kuliah' Penyadapan

Soal SBY, Anies Baswedan Kasih 'Kuliah' Penyadapan

News | Jum'at, 03 Februari 2017 | 16:04 WIB

Soal Penyadapan SBY, DPR Nilai Belum Perlu Konfirmasi ke BIN

Soal Penyadapan SBY, DPR Nilai Belum Perlu Konfirmasi ke BIN

News | Jum'at, 03 Februari 2017 | 14:52 WIB

SBY Diduga Disadap, Polisi: Kami Akan Pelajari

SBY Diduga Disadap, Polisi: Kami Akan Pelajari

News | Jum'at, 03 Februari 2017 | 14:34 WIB

Pengacara Ahok Kemungkinan Minta Hakim Panggil SBY ke Sidang

Pengacara Ahok Kemungkinan Minta Hakim Panggil SBY ke Sidang

News | Jum'at, 03 Februari 2017 | 10:30 WIB

Istana Meragukan Klaim SBY yang Merasa Disadap

Istana Meragukan Klaim SBY yang Merasa Disadap

News | Jum'at, 03 Februari 2017 | 09:51 WIB

BIN Tanggapi Tudingan SBY Soal Penyadapan

BIN Tanggapi Tudingan SBY Soal Penyadapan

News | Jum'at, 03 Februari 2017 | 02:17 WIB

10 Pernyataan Mengejutkan SBY

10 Pernyataan Mengejutkan SBY

Video | Kamis, 02 Februari 2017 | 20:23 WIB

Istana: Hubungan Jokowi-SBY Baik-baik Saja

Istana: Hubungan Jokowi-SBY Baik-baik Saja

News | Kamis, 02 Februari 2017 | 16:49 WIB

Tanggapan Menkopolhukam soal Luhut Bertemu Ma'ruf Amin

Tanggapan Menkopolhukam soal Luhut Bertemu Ma'ruf Amin

News | Kamis, 02 Februari 2017 | 16:27 WIB

Ketua MPR Duga Penyadapan SBY Ilegal

Ketua MPR Duga Penyadapan SBY Ilegal

News | Kamis, 02 Februari 2017 | 15:38 WIB

Terkini

Alasan KPK Belum Periksa Anggota Pansus Haji Diduga Terima 1 Juta Dolar AS

Alasan KPK Belum Periksa Anggota Pansus Haji Diduga Terima 1 Juta Dolar AS

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 12:33 WIB

Pagar Masih dari Bambu, Gibran Janjikan Revitalisasi Sekolah untuk Wilayah 3T

Pagar Masih dari Bambu, Gibran Janjikan Revitalisasi Sekolah untuk Wilayah 3T

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 12:22 WIB

Jakarta Ramai Unjuk Rasa, Pramono Ingatkan Massa Peserta Aksi: Jangan Sentuh Fasilitas Umum

Jakarta Ramai Unjuk Rasa, Pramono Ingatkan Massa Peserta Aksi: Jangan Sentuh Fasilitas Umum

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 12:15 WIB

Ekonom Celios Pertanyakan Anggaran MBG Rp268 Triliun: Kalau Fokus ke 3T, Cukup Rp67 Triliun

Ekonom Celios Pertanyakan Anggaran MBG Rp268 Triliun: Kalau Fokus ke 3T, Cukup Rp67 Triliun

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 12:07 WIB

Dukung Penangkapan Eks Kepala BGN, Tani Merdeka: Program Prabowo Bagus, Oknumnya yang Main!

Dukung Penangkapan Eks Kepala BGN, Tani Merdeka: Program Prabowo Bagus, Oknumnya yang Main!

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:50 WIB

Polri hingga KPK Ajukan Tambahan Anggaran, Legislator PKB Minta Kinerja Berdampak Nyata

Polri hingga KPK Ajukan Tambahan Anggaran, Legislator PKB Minta Kinerja Berdampak Nyata

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:48 WIB

Dewan Keamanan Iran Akan Luncurkan Balasan Jika Amerika Berkhianat!

Dewan Keamanan Iran Akan Luncurkan Balasan Jika Amerika Berkhianat!

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:38 WIB

Pemprov Jabar Tingkatkan Akses Pekerja Informal terhadap BPJS Ketenagakerjaan

Pemprov Jabar Tingkatkan Akses Pekerja Informal terhadap BPJS Ketenagakerjaan

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:34 WIB

KPK Dalami Dugaan Illegal Gain Rp 27,8 Miliar Maktour di Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK Dalami Dugaan Illegal Gain Rp 27,8 Miliar Maktour di Kasus Korupsi Kuota Haji

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:32 WIB

Mahasiswa Trisakti hingga Tani Merdeka Gelar Demo Hari Ini, 4.263 Polisi Berjaga di 5 Titik Jakpus

Mahasiswa Trisakti hingga Tani Merdeka Gelar Demo Hari Ini, 4.263 Polisi Berjaga di 5 Titik Jakpus

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:29 WIB