Menjelang pelantikan menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, muncul wacana pembentukan tim transisi atau tim yang disiapkan untuk mengaplikasikan semua program selama kampanye pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno.
Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak mempermasalahkan tim transisi yang akan dibentuk tim pasangan Anies-Sandiaga.
"Kalau menurut saya sih kalau mau bikin transisi silakan gitu ya, tetapi sekali lagi bahwa ini pilgub bukan pilpres. Kenapa? Kalau pilpres ada transisi gitu, karena itu akan menyangkut masalah kementerian menteri-menteri. Beda dong," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Jumat (21/4/2017).
"Ini kan bukan pilpres ya ini kan pilkada seperti daerah-daerah yang lain gitu kan ya? Tentunya kan bisa saja ikut kan ada DPRD juga apapun kebijakannya kan di DPRD apalagi kalau menyangkut masalah APBD Itu kan di DPRD," Djarot menambahkan.
Djarot juga mengatakan bahwa masa kerjanya sampai Oktober 2017. Di sisa waktu, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot akan menyelesaikan semua program kerja.
"Kami ini kan sampai dengan Oktober dan terikat kontrak 2012-2017 sehingga ini akan kita tuntaskan. Setelah itu baru 2018 kan Pak Anies sama Pak Sandiaga jadi," kata Djarot.
Menanggapi rencana Sandiaga untuk melibatkan perwakilan pemerintah untuk membentuk tim transisi, Djarot mengatakan tentu hal itu harus dibahas bersama-sama dulu.
"Kalau seperti itu kan sebaiknya dibahas di sini kan? Bersama-sama dengan daripada kalau perlu iya nggak? Apapun keputusan dari pemprov kan terkait dengan DPRD apalagi yang menyangkut kebijakan anggaran ya nggak?" katanya.
Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak mempermasalahkan tim transisi yang akan dibentuk tim pasangan Anies-Sandiaga.
"Kalau menurut saya sih kalau mau bikin transisi silakan gitu ya, tetapi sekali lagi bahwa ini pilgub bukan pilpres. Kenapa? Kalau pilpres ada transisi gitu, karena itu akan menyangkut masalah kementerian menteri-menteri. Beda dong," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Jumat (21/4/2017).
"Ini kan bukan pilpres ya ini kan pilkada seperti daerah-daerah yang lain gitu kan ya? Tentunya kan bisa saja ikut kan ada DPRD juga apapun kebijakannya kan di DPRD apalagi kalau menyangkut masalah APBD Itu kan di DPRD," Djarot menambahkan.
Djarot juga mengatakan bahwa masa kerjanya sampai Oktober 2017. Di sisa waktu, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot akan menyelesaikan semua program kerja.
"Kami ini kan sampai dengan Oktober dan terikat kontrak 2012-2017 sehingga ini akan kita tuntaskan. Setelah itu baru 2018 kan Pak Anies sama Pak Sandiaga jadi," kata Djarot.
Menanggapi rencana Sandiaga untuk melibatkan perwakilan pemerintah untuk membentuk tim transisi, Djarot mengatakan tentu hal itu harus dibahas bersama-sama dulu.
"Kalau seperti itu kan sebaiknya dibahas di sini kan? Bersama-sama dengan daripada kalau perlu iya nggak? Apapun keputusan dari pemprov kan terkait dengan DPRD apalagi yang menyangkut kebijakan anggaran ya nggak?" katanya.
