Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempersilakan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, bila nanti tidak ingin menggunakan sistem penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berbasis elektronik (e-budgeting), sesudah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Oktober 2017.
Namun, Prasetyo mengingatkan, sistem e-budgeting hingga kekinian terbukti bermanfaat, karena mampu mengontrol dan mengeliminasi penyelewengan dana anggaran.
“Silakan saja (tak memakai e-budgeting). Tapi, sistem itu merupakan proses perencanaan pembangunan dan penganggaran yang buttom-up, yakni menyerap aspirasi dari tingkat bawah (masyarakat) mulai dari musyawarah tingkat rukun warga (RW) hingga pembahasan antara pemprov-DPRD,” kata Prasetyo.
Setelah pemprov-DPRD bersepakat mengenai rancangan dana anggaran, hasilnya dimasukkan dalam aplikasi e-planing yang terproteksi sehingga bisa menghindari adanya “anggaran siluman”.
Proteksi aplikasi itu, kata dia, tentu saja berupa kata kunci (password) yang hanya diketahui sejumlah pihak.
“Hanya gubernur, wakil gubernur, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bersangkutan, sekretaris pemprov, dan ketua DPRD yang mengetahui password,” terangnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan, sistem e-budgeting cukup mumpuni menjaga tak ada penyalahgunaan anggaran. Apalagi sistem tersebut langsung diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"KPK tidak tahu kata kunci sistem itu, tapi dia bisa mengawasi. Sistem tersebut memang sudah terproteksi. Maka, siapa pun yang mengubah anggaran secara sepihak atau diam-diam, dapat terdeteksi,” tuturnya.
Baca Juga: Tiga Berkas Kasus Gatot Brajamusti di Polda Metro Lengkap
