Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama secara tegas membantah pernyataan wakil gubernur terpilih Sandiaga Uno, yang menilai sistem pembayaran parkir berbasis elektronik (parkir meter) tidak cocok diterapkan di ibu kota.
Sandiaga juga berjanji, bakal mengkaji ulang pemakaian parkir meter yang diterapkan sejak era Ahok-Djarot Saiful Hidayat.
Sebaliknya, Ahok justru menduga, Sandiaga mewacanakan kajian ulang itu karena parkir meter menggerus pendapatan organisasi-organisasi yang menguasai lahan parkir di Jakarta.
"Mungkin karena ormas-ormas nggak dapat duit kali ya," kata Ahok, sembari tertawa, di Balai Kota DKI, Rabu (3/5/2017).
Ia mengatakan, sejak pemprov menerapkan parkir meter, banyak organisasi-organisasi yang menaungi juru parkir liar tidak mendapatkan uang.
Apalagi, kata dia, pemprov di bawah kepemimpinannya tidak lagi memberikan dana hibah untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan.
Ahok menuturkan, parkir meter justru mampu mengatasi pungutan liar juru parkir ilegal, sehingga meminimalisasi “kebocoran” dana pemasukan daerah.
Tidak seperti yang dipahami Sandiaga, Ahok mengatakan pemprov selalu memberdayakan juru parkir di lokasi-lokasi penerapan parkir meter.
Tak hanya itu, mantan Bupati Belitung Timur ini juga menganggap kehidupan juru pakir meter lebih baik setelah mendapat gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI, atau sekitar Rp3,4 juta per bulan.
"Kita berdayakan semua tukang parkir meter, mereka malah dapat gaji besar, UMP. Anaknya bisa dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar), naik bus nggak bayar," kata Ahok.
Sebelumnya, Sandiaga mengatakan sistem parkir berbasis elektronik tersebut tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Karenanya, pasangan gubernur terpilih Anies Baswedan itu menyatakan bakal mengkaji ulang kebijakan tersebut.
"Parkir meter cocok untuk negara yang budaya masyarakatnya individualis. Jadi, kurang cocok di Indonesia yang berbudaya gotong-royong, saling membantu,” kata Sandiaga, kemarin.
TERPOPULER
