Pelaksana tugas gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak mengejar penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sikap pasrah Djarot mengacu pada kenyataan bahwa dalam tiga tahun terakhir, DKI Jakarta selalau mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan.
"Saya tidak ngejar itu, WTP atau WDP ya. Tapi sebagian besar hasilnya selalu wajar dengan pengecualian," ujar Djarot di Balai Kota DK Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Menurut Djarot, permasalahan pendataan aset membuat DKI dari tahun 2013, 2014 dan 2015 mendapat penilaian WDP dari BPK.
"Karena ada banyak problem ya, bukan hanya di Jakarta. Salah satunya masalah yang mendesak itu berkali-kali saya sampaikan adalah masalah aset," kata Djarot.
Paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksana (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 akan dilaksanakan pada Rabu (31/5/2017) besok, di gedung DPRD DKI Jakarta.
"Besok, habis paripurna tentang pengunduran diri Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan mengusulkan Pak Djarot (diangkat menjadi gubernur definitif), nah sorenya paripurna LHP BPK," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.
