Tunjangan Kinerja Daerah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jakarta akan dipotong jika mudik ke kampung halaman dengan memanfaatkan kendaraan dinas.
"Kan kami punya mekanismenya. Gampang sekali, dipotong TKD-nya. Kami kan sudah punya teknologinya. Kita lihat atas nama siapa," kata Pelaksana tugas gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/6/2017).
Djarot berharap para PNS menaati peraturan dengan tidak memakai aset negara untuk urusan pribadi. Apalagi, mereka sudah diberi gaji dan tunjangan yang besar.
"Kan keterlaluan ya. TKD sudah cukup tinggi cukup besar mereka. Terus kalau mau mudik pakai kendaraan dinas apa nggak malu itu," ujar Djarot.
"Karena kendaraan dinas kan untuk dinas, bukan untuk acara keluarga, apalagi mudiknya sampai jauh, ke Sumatera misalnya atau ke Jawa Timur, pulang ke Blitar waduh. Jangan," Djarot menambahkan.
Djarot mengharapkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi tindak tanduk PNS. Apabila menemukan mobil dinas digunakan untuk mudik, silakan foto dan laporkan ke pemerintah Jakarta.
"Oh masyarakat perlu (mengawasi), asalkan betul-betul obyektif. Jangan sampai karena perasaan nggak suka, dendam, supaya itu jatuh, supaya dikasih sanksi, oh itu jahat banget. Nggak boleh kayak begitu, mencari-cari kesalahan. Tapi kita butuh bantuan dari masyarakat," katanya.
"Kan kami punya mekanismenya. Gampang sekali, dipotong TKD-nya. Kami kan sudah punya teknologinya. Kita lihat atas nama siapa," kata Pelaksana tugas gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/6/2017).
Djarot berharap para PNS menaati peraturan dengan tidak memakai aset negara untuk urusan pribadi. Apalagi, mereka sudah diberi gaji dan tunjangan yang besar.
"Kan keterlaluan ya. TKD sudah cukup tinggi cukup besar mereka. Terus kalau mau mudik pakai kendaraan dinas apa nggak malu itu," ujar Djarot.
"Karena kendaraan dinas kan untuk dinas, bukan untuk acara keluarga, apalagi mudiknya sampai jauh, ke Sumatera misalnya atau ke Jawa Timur, pulang ke Blitar waduh. Jangan," Djarot menambahkan.
Djarot mengharapkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi tindak tanduk PNS. Apabila menemukan mobil dinas digunakan untuk mudik, silakan foto dan laporkan ke pemerintah Jakarta.
"Oh masyarakat perlu (mengawasi), asalkan betul-betul obyektif. Jangan sampai karena perasaan nggak suka, dendam, supaya itu jatuh, supaya dikasih sanksi, oh itu jahat banget. Nggak boleh kayak begitu, mencari-cari kesalahan. Tapi kita butuh bantuan dari masyarakat," katanya.
Pulang cepat
Selama bulan Ramadan, PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta pulang lebih awal. Mereka masuk mulai pukul 7.00 WIB sampai dengan 14.30 WIB.
"Seperti tahun yang lalu, masuknya kita cepat dan pulangnya juga lebih cepat. Masuknya jam 07.00 pulangnya jam 14.30 kan ya," ujar Djarot Saiful di Balai Kota Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Meski PNS DKI pulang lebih cepat dari biasanya, Djarot memastikan pelayanan publik tidak akan terganggu. Sebab, khusus untuk bidang tertentu pegawai akan kerja seperti biasa untuk melayani masyarakat.
"Sebenarnya, kalau pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan itu sama. Ada juga beberapa temen yang nggak ada jam kerjanya. Artinya apa? Yah, selama kerja kita masih belum beres yah tetap dikerjakan," kata Djarot.
Lebih jauh, dia menegaskan PNS yang masuk kerja terlambat, tunjangan akan dipotong. Djarot memastikan pegawai tidak akan bisa memanipulasi data kehadiran.
"Ada sistem absen gampang. Sanksinya langsung potong TKD, pointnya. Gampanglah, pokoknya nggak bisa bohong dia karena pakai finger pint kan. Kalau by sistem gampang banget yah," kata Djarot.
"Ini menuntut tanggung jawab dari masing-masing yah. Mereka bukan anak kecil lagi kok. Itu sanksinya gampang banget buat teman-teman yang terlambat dan tidak melaksanakan tugas dengan baik," Djarot menambahkan.
"Seperti tahun yang lalu, masuknya kita cepat dan pulangnya juga lebih cepat. Masuknya jam 07.00 pulangnya jam 14.30 kan ya," ujar Djarot Saiful di Balai Kota Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Meski PNS DKI pulang lebih cepat dari biasanya, Djarot memastikan pelayanan publik tidak akan terganggu. Sebab, khusus untuk bidang tertentu pegawai akan kerja seperti biasa untuk melayani masyarakat.
"Sebenarnya, kalau pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan itu sama. Ada juga beberapa temen yang nggak ada jam kerjanya. Artinya apa? Yah, selama kerja kita masih belum beres yah tetap dikerjakan," kata Djarot.
Lebih jauh, dia menegaskan PNS yang masuk kerja terlambat, tunjangan akan dipotong. Djarot memastikan pegawai tidak akan bisa memanipulasi data kehadiran.
"Ada sistem absen gampang. Sanksinya langsung potong TKD, pointnya. Gampanglah, pokoknya nggak bisa bohong dia karena pakai finger pint kan. Kalau by sistem gampang banget yah," kata Djarot.
"Ini menuntut tanggung jawab dari masing-masing yah. Mereka bukan anak kecil lagi kok. Itu sanksinya gampang banget buat teman-teman yang terlambat dan tidak melaksanakan tugas dengan baik," Djarot menambahkan.
