Infografis
Kapitra memberikan saran kepada Presiden untuk memerintahkan penyidik Polri agar menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan kasus Rizieq.
"Karena melanggar peraturan perundang-undangan khususnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016," kata Kapitra.
Kemarin, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan menegaskan tidak ada urgensi mengkriminalisasi Rizieq lewat kasus dugaan pornografi. Iriawan menyatakan siap dengan semua strategi perlawanan Rizieq dan tim pengacara, termasuk jika mereka menggunakan jalur politik, DPR.
"Kami siap. Untuk apa sih kriminalisasi, nggak ada pentingnya," kata Iriawan di Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017)
Iriawan menegaskan proses hukum terhadap Rizieq basisnya barang bukti dan keterangan saksi.
"Kami berdasarkan bukti, keterangan saksi, ahli. Kan sudah disampaikan juga berapa kali," kata dia.
Iriawan meminta tim pengacara Rizieq untuk menunjukkan bukti jika polisi melakukan politisasi kasus Rizieq. Iriawan mengapresiasi mereka jika menempuh jalur praperadilan atas penetapan Rizieq menjadi tersangka.
"Berapa tokoh menyampaikan tak ada kriminalisasi, fakta ada. Kriminalisasi di mana. Hampir 50 lebih saksi, 26 saksi ahli. Di mana kriminalisasinya?" kata dia.
