Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah khawatir jika warga sipil pengatur arus lalu lintas di putaran-putaran jalan atau dikenal dengan nama Pak Ogah menjadi penguasa setelah resmi direkrut polisi lalu lintas untuk membantu mengurai kemacetan.
"Kalau menurut saya pribadi ya ada kekhawatiran, kalau yang namanya Pak Ogah diresmikan karena kan terkait masalah mental, pendidikan. Dia merasa dirinya tuh dijinkan akhirnya jadi penguasa takutnya," kata Andri di gedung DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/217).
Itu sebabnya, Andri meminta Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk tidak terburu-buru memutuskan. Dia minta rencana tersebut dikaji ulang.
Andri khawatir jika kebijakan tersebut tak dipertimbangkan secara matang, di masa depan polisi dan Dinas Perhubungan memiliki persoalan baru.
"Yang tadinya mereka (pengendara) ngasih uang seikhlasnya, akhirnya karena merasa sudah diizinkan dan diresmikan mereka takutnya gede kepala jadi wajib. Itu yang meresahkan masyarakat," ujar Andri.
Djarot belum tahu detailnya
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat belum mengetahui detail dari wacana yang beberapa hari terakhir dibahas media itu.
"Saya belum dapat informasi dari mereka, dari pak polisi. Terus berapa orang (yang mau direkrut), fungsinya seperti apa," kata Djarot di Balai Kota Jakarta.
Tapi jika benar mereka akan dilibatkan untuk membantu polisi lalu lintas, Djarot menyarankan hanya pada jam-jam dimana arus lalu lintas sangat padat, seperti waktu warga pulang dari tempat kerja.
"Muncul pada saat jam-jam sibuk saja, tidak kerja 20 berapa jam, sedangkan PPSU kan kerjanya ada waktunya sesuai jam kerja, dibagi dalam tiga shift," kata Djarot.
Djarot mengatakan selama ini Pak Ogah beroperasi di u-turn (putaran balik) atau persimpangan jalan. Kegiatan membantu mengatur arus lalu lintas ini merupakan mata pencaharian tersendiri. Biasanya, mereka tidak mematok tarif untuk setiap kendaraan yang dibantu.
"Itu kan mereka sukarela, nggak mematok tarif," ujar Djarot.
Polisi masih mengkaji
Rencana pemberdayaan warga sipil, antara lain didasari pada situasi dan kondisi lalu lintas seiring dengan pertumbuhan kendaraan.
"Karena pertumbuhan mobil, kendaraan roda empat. Kemudian panjang jalan, lebar jalan di Jakarta ini, tentunya menjadi bagian kajian semua ini," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya.
Argo mengatakan keberadaan Pak Ogah dapat membantu polisi mengurai kemacetan di titik-titik tertentu.
Argo belum bisa merinci teknis pelaksanaan program tersebut. Pasalnya, rencana tersebut masih dikaji.
"Belum ya. Kami masih mendata dulu berapa jumlah yang diperlukan. Kemudian, kita juga pasti berkoordinasi dengan pihak terkait. Tidak sendiri," kata dia.
"Kalau menurut saya pribadi ya ada kekhawatiran, kalau yang namanya Pak Ogah diresmikan karena kan terkait masalah mental, pendidikan. Dia merasa dirinya tuh dijinkan akhirnya jadi penguasa takutnya," kata Andri di gedung DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/217).
Itu sebabnya, Andri meminta Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk tidak terburu-buru memutuskan. Dia minta rencana tersebut dikaji ulang.
Andri khawatir jika kebijakan tersebut tak dipertimbangkan secara matang, di masa depan polisi dan Dinas Perhubungan memiliki persoalan baru.
"Yang tadinya mereka (pengendara) ngasih uang seikhlasnya, akhirnya karena merasa sudah diizinkan dan diresmikan mereka takutnya gede kepala jadi wajib. Itu yang meresahkan masyarakat," ujar Andri.
Djarot belum tahu detailnya
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat belum mengetahui detail dari wacana yang beberapa hari terakhir dibahas media itu.
"Saya belum dapat informasi dari mereka, dari pak polisi. Terus berapa orang (yang mau direkrut), fungsinya seperti apa," kata Djarot di Balai Kota Jakarta.
Tapi jika benar mereka akan dilibatkan untuk membantu polisi lalu lintas, Djarot menyarankan hanya pada jam-jam dimana arus lalu lintas sangat padat, seperti waktu warga pulang dari tempat kerja.
"Muncul pada saat jam-jam sibuk saja, tidak kerja 20 berapa jam, sedangkan PPSU kan kerjanya ada waktunya sesuai jam kerja, dibagi dalam tiga shift," kata Djarot.
Djarot mengatakan selama ini Pak Ogah beroperasi di u-turn (putaran balik) atau persimpangan jalan. Kegiatan membantu mengatur arus lalu lintas ini merupakan mata pencaharian tersendiri. Biasanya, mereka tidak mematok tarif untuk setiap kendaraan yang dibantu.
"Itu kan mereka sukarela, nggak mematok tarif," ujar Djarot.
Polisi masih mengkaji
Rencana pemberdayaan warga sipil, antara lain didasari pada situasi dan kondisi lalu lintas seiring dengan pertumbuhan kendaraan.
"Karena pertumbuhan mobil, kendaraan roda empat. Kemudian panjang jalan, lebar jalan di Jakarta ini, tentunya menjadi bagian kajian semua ini," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya.
Argo mengatakan keberadaan Pak Ogah dapat membantu polisi mengurai kemacetan di titik-titik tertentu.
Argo belum bisa merinci teknis pelaksanaan program tersebut. Pasalnya, rencana tersebut masih dikaji.
"Belum ya. Kami masih mendata dulu berapa jumlah yang diperlukan. Kemudian, kita juga pasti berkoordinasi dengan pihak terkait. Tidak sendiri," kata dia.
