REGIONAL:
Selanjutnya ialah Kanit 2 Kamneg Kompol Fadilah, serta Atase Polri Singapura Kombes Hirbak Wahyu Setiawan juga ikut mendampingi rombongan.
Novel didampingi oleh Tim Biro Hukum KPK serta penasihat hukumnya dan tidak ketinggalan dua orang pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.
Meski Novel akhirnya di-BAP atau keterangannya dicatat di berita acara pemeriksaan, dia sempat mengungkapkan kritiknya terhadap tim penyidik tersebut karena dirinya tidak pernah mendapat surat panggilan para penyidik. Para penyidik pun menurut Novel belum mendapat izin dari petugas KPK maupun dokter yang memeriksanya.
Kritik lain adalah sejumlah saksi penting dalam perkara itu dipublikasikan dan para penyidik pun terburu-buru mengambil kesimpulan.
"Kalau kemudian ternyata kesimpulan itu salah, saya khawatir penyidik akan bertahan pada kesimpulan yang salah tadi, atau jangan-jangan bisa jadi ada orang yang memanfaatkan penyidik untuk menutupi fakta-fakta dengan berkesimpulan yang salah. Saya kira itu tidak baik," ungkap Novel.
Apalagi, menurut Novel, para penyidik yang menangani kasusnya adalah penyidik baru yang ikut di tengah-tengah kasus berjalan.
"Saya tahu (mereka baru) ketika saya melihat surat-surat yang ada. Kedua, saya tahu karena saya bertanya kepada yang bersangkutan. Perubahan tim akan menyulitkan (pengusutan kasus). Saya sampaikan juga agar penyidik ini berhubungan dengan keluarga saya dengan intens walaupun saya menyadari setiap laporan perkembangan penyidikan tidak pernah diberi kepada keluarga saya sampai sekarang. Yang diberi adalah tetangga saya," kata Novel.
Novel juga mengaku tidak ditunjukkan sketsa pelaku yang pada tanggal 31 Juli 2017 ditunjukkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada publik, yaitu seorang pria dengan ciri-ciri tingginya sekitar 167 s/d 170 cm, berkulit agak hitam, rambut keriting, dan badan cukup ramping.
Soal nama jenderal polisi aktif yang pernah disebut-sebut terlibat dalam penyerangan itu, juga tidak disampaikan Novel dalam pemeriksaan sampai terbentuk tim pencari fakta independen.
"Soal nama jenderal yang saya sebut terkait dengan peristiwa-peristiwa teror, saya menyampaikan bahwa itu adalah konsumsi untuk tim gabungan pencari fakta karena kalau saya sampaikan kepada penyidik itu hanya membebani pekerjaan-pekerjaan mereka yang toh juga tidak akan membuat mereka menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tim gabungan pencari fakta tentunya tidak melibatkan anggota Polri, tetapi melibatkan profesional, akademisi, dan ahli-ahli lain," jelas Novel.
Ia juga menilai bahwa tidak lagi ada gunanya pembentukan tim gabungan KPK dan Polri, karena peristiwa itu sudah berlalu lebih dari 3 bulan dan tempat kejadian perkara pun sudah rusak.
"Setelah peristiwa ini terjadi lebih dari 3 bulan, seandainya KPK ikut dalam tim itu, KPK-nya bisa berbuat apa? Saya kira waktunya sudah tidak tepat lagi," tegas Novel.
Bila ada tim gabungan pencari fakta yang melibatkan orang-orang lain di luar Polri dan keuntungannya, menurut Novel, Kapolri dapat melihat apakah benar anggota-anggota di bawahnya serius dalam penanganan perkara tersebut.
"Saya juga berharap Bapak Presiden bisa lebih memperhatikan hal ini, lebih bisa melakukan evaluasi terhadap aparatur yang melakukan pekerjaannya, apakah benar melaksanakan perintah Presiden atau tidak? Dengan begitu, kita berharap pemberantasan korupsi bisa dilaksanakan dengan lebih masif, kuat, dan tentunya secara langsung dan tidak langsung bisa memperkuat ekonomi dan juga pembangunan," jelas Novel.
Selain itu, ia juga berharap agar korupsi di Indonesia semakin terkikis dan mafia korupsi tidak lagi mendapat ruang.
"Harapan saya pada waktu-waktu ke depan, korupsi di Indonesia bisa makin lama makin terkikis dan upaya pemberantasan korupsi mendapatkan ruang dan dukungan dari semua termasuk dari pemimpin negara. Dengan begitu, tidak ada lagi ruang bagi mafia-mafia korupsi untuk seenaknya sendiri merampas dan merampok harta kekayaan negara dan masyarakat secara keseluruhan," tandasnya.
TERPOPULER
