Suara.com - Direktur Jenderal Hubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Antonius Tonny Boediono, dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Rabu (23/8) malam.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, OTT itu terjadi karena ruang lingkup kerja kementerian perhubungan sangat besar sehingga kurang terawasi.
“Kewenangan mereka sangat luas karena tugasnya meliputi moda transportasi darat, udara, lalut, lalu lintas, angkutan jalan, terutama terkait daerah yang berhubungan dengan moda transportasi masyarakat banyak,” kata Taufik, Kamis (24/8/2017).
Semua sektor itu, kata Taufik, berkaitan dengan perizinan dan pengadaan fasilitas yang melibatkan banyak pihak dan uang berjumlah besar, sehingga bisa menggoda para pejabatnya menerima suap.
Taufik menilai, Komisi V DPR yang menangani persoalan perhubungan, harus bisa meningkatkan pengawasan terhadap mitra kerjanya tersebut.
Tidak hanya itu, politikus PAN ini mendorong penerbitan undang-undang sistem transportasi nasional. UU itu bisa menyatukan seluruh peraturan mengenai mode transportasi, sehingga pengawasannya juga lebih terintegrasi dan ketat.
