Suara.com - Sekretaris DPD Front Pembela Islam DKI Jakarta, Novel Bamukmin, menilai pemerintah Indonesia lamban dalam menanggapi krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.
Novel juga mengecam sikap pemerintah yang dinilainya tak tegas atas kejahatan Hak Asasi Manusia terhadap wagar muslim Rohingya. Bahkan, dia menyebut pemerintah pura-pura tuli atas kasus tersebut.
"Kita sudah sering demo berkali-kali, namun pemerintah belaga budek," kata Novel kepada Suara.com, Selasa (5/9/2017).
Novel pun meminta pemerintah Indonesia segera memutus hubungan diplomasi dengan pemerintah Myanmar.
Sudah sepatutnya, lanjut Novel, pemerintah Indonesia memboikot semua kerja sama apapun dengan negera yang dipimpin peraih nobel perdamaian, Aung San Suu Kyi, tersebut.
"Serta usir duta besar Myanmar dan segera kirim pasukan Garuda untuk bisa sampai ke Rohingya," ujar Novel.
Di samping itu, Novel juga meminta pemerintah Indonesia mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengadili orang yang diduga sebagai provokator pembantaian muslim Rohingya, yakni Biksu Ashin Wirathu.
"Pemerinah silakan minta kepada PBB segera adili Biksu Ashin Wirathu dan Aung San Suu Kyi ke mahkamah pidana internasional dan hukum mati mereka semua yang terlibat," tutur Novel.
Terakhir, dia meminta pemerintah mengirimkan bantuan dan pengamanan untuk orang-orang Rohingya ke Myanmar.
"Ini adalah kejahatan kemanuasian yang paling biadab sepanjang sejarah dan ini adalah pelanggaran HAM berat. Jadi justru langkah Indonesia (seharusnya) mendukung PBB untuk menegakan HAM," pungkas Novel.
TERPOPULER
