Suara.com - Mahkamah Agung mengancam “membinasakan” karier hakim dan panitera, yang tidak menaati aturan dengan membinasakan karirnya.
Ketua Muda Pengawasan MA, Hakim Agung Sunarto, mengatakan langkah tegas itu dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap hakim dan panitera Pengadilan Negeri Bengkulu.
"Kalau tak bisa dibina, ya dibinasakan saja kariernya. Tak ada untungnya memunyai hakim atau panitera seperti itu. MA tak pernah main-main,” tegas Sunarto, di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2017) malam.
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Dewi Suryana dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu Hendra Kurniawan, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Diduga, keduanya menerima suap sebesar Rp125 juta dari pihak keluarga terdakwa perkara dugaan korupsi Wilson, Syuhadatul Islamy. Uang tersebut disinyalir untuk mempengaruhi vonis perkara Wilson.
Sunarto mengklaim, berhasilnya OTT KPK terhadap hakim dan panitera di PN Bengkulu berkat kerja tim MA yang dididik tim lembaga antirasuah. Menurut dia, informasi yang diterima oleh timnya langsung diteruskan ke lembaga antirasuah.
"Informasi yang diperoleh tim pembidik MA yang dididik KPK, kami komitmen informasi diteruskan ke KPK. Karena kami tidak punya sarana dan prasarana memadai untuk penangkapan," tuturnya.
Sunarto mengatakan, pihaknya berterima kasih atas tindakan KPK yang kembali melakukan upaya untuk melakukan pembersihan di lembaga peradilan Indonesia.
Baca Juga: KPK Tahan Tersangka Suap Hakim PN Bengkulu
"Kami tidak hanya melakukan penindakan tapi juga pembinaan secara berkesinambungan, baik oleh pimpinan MA, eselon I, sampai atasan langsung. Tapi terjadi seperti ini, prinsip kami tidak ada toleransi terhadap pelanggaran," tegasnya lagi.
