Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta isu komunisme jangan dijadikan alat politik.
"Bahwa soal komunisme ini memang menjadi kekhawatiran kita semua, tapi jangan juga isu komunis ini dipakai dan dijadikan sebagai alat politisasi gitu untuk kepentingan politik," kata Ace di DPR, Jakarta, Senin (18/9/2017).
Pernyataan Ace terkait dengan pembubaran seminar bertema Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966 dan acara seni bertema Asik Asik Aksi: Darurat Demokrasi yang diselenggarakan YLBHI, Jakarta Pusat, pada Sabtu (16/9/2017) dan Minggu (17/9/2017).
Ace mempertanyakan upaya mengait-ngaitkan isu komunisme dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ace menegaskan rezim pemerintahan sekarang tidak ada kaitan dengan PKI.
"Apalagi misalnya mengaitkan dengan rezim yang sekarang. Apa relevansinya rezim yang sekarang dengan komunisme?" kata dia.
Ace mengingatkan ajaran komunisme sudah dilarang di Indonesia. Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 telah mengatur tentang larangan komunisme dan pembubaran PKI.
"Komunisme sudah dilarang baik organisasi dan pahamnya sebagaimana ketetapan MPR yang masih belum dicabut. Nah kalau ada pihak pihak yang selama ini tegas bicara soal komunisme ya tinggal dilaporkan saja kepada kepolisian gitu," kata dia.
Dia berharap kepada kalangan manapun agar menyerahkan penanganan kepada aparat keamanan apabila tak menghendaki penyelenggaraan acara yang mengangkat isu 1965. Ace minta jangan ada aksi main hakim sendiri.
"Nggak pada tempatnya kita main hakim sendiri. Apalagi kita menimbulkan bentrokan yang tidak perlu," ujar dia.
Anggota Komisi II DPR yakin masyarakat bisa lebih obyektif dalam menanggapi isu komunisme.
