10. Melaksanakan upaya-upaya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang transparan dan akuntabel dalam hal pengadaaan, pencatatan, pemanfaatan, pengamanan fisik dan hukum serta pelaporan.
11. Melaksanakan langkah-langkah perbaikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta bebas pungutan-pungutan liar, khususnya di sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
12. Mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik dan penggalian potensi pendapatan serta penegakan aturan, termasuk penagihan piutang-piutang pendapatan yang belum terealisasi.
13. Bertanggung jawab dalam mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem.
14. Melaksanakan rencana aksi dalam program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.
Basaria meminta pemerintah Jakarta melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, apalagi APBD di Jakarta paling besar dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
"Kami harapkan legislatif dan eksekutif menjadi satu kesatuan, kekuatan di dalam pemberantasan korupsi. Anggaran yang paling besar ada di DKI ini. Kemarin (APBD-P 2017) Rp71,8 triliun," kata Basaria.
