Demo Jokowi, Buruh Klaim Lagi Jalan Kaki Surabaya-Jakarta

Suara.com - Puluhan ribu buruh dari berbagai serikat pekerja akan menggelar aksi di sejumlah kota di Indonesia, 7 Oktober nanti dalam memperingati 'Hari Kerja Layak Internasional' (International World Day for Decent Work). Aksi buruh ini juga akan dilakukan di depan Istana Kepresidenan, Jakarta dengan estimasi 3.000 hingga 5.000 massa.

"‎Kami akan aksi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Semarang dan lainnya dengan estimasi sekitar 50.000 massa. Kami membawa isu Jaminan Kesehatan dan Tolak Upah Murah," kata Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dalam konfrensi pers di Kantor LBH Jakarta, Kamis (5/10/2017).

‎Aksi itu menuntut agar pemerintah memberikan solusi kasus pemutusan hubungan kerja (PKH) massal yang terjadi di sejumlah perusahaan. Serta juga ancaman PHK terhadap ribuan buruh di sejumlah perusahaan, seperti industri telekomunikasi, pertambangan, keramik, elektronik, ritel, garmen, sepatu, dan jalan tol.

"Pemerintahan Jokowi-JK harusnya menjawab permasalahan PHK ribuan pekerja ‎ini. Kami juga menuntut kenaikan upah layak tahun ini," ujar dia.

Dalam rangka Hari Kerja Layak Internasional‎ yang jatuh pada 7 Oktober nanti, buruh melakukan aksi jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta. Aksi jalan kaki menuntut Jaminan Kesehatan dan Tolak Upah Murah atau disingkat Jamketum ini dilakukan oleh Ade Lukman seorang diri. Ade Lukman merupakan Direktur Advokasi dan Relawan Jamkes Watch, sebuah wadah buruh mengawal isu jaminan kesehatan.

"‎Aksi jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta ini sudah berlangsung 19 hari lalu, diperkirakan sampai 36 hari," kata dia.

Said menambahkan, buruh mengangkat isu jaminan kesehatan karena sampai sekarang BPJS Kesehatan masih banyak terjadi persoalan. Bahkan banyak kasus masyarakat tak mendapatkan pelayanan berobat secara optimal menggunakan BPJS kesehatan‎.

"Walaupun BPJS Kesehatan berguna bagi masyarakat, tapi masih banyak terdapat persoalan di seluruh Indonesia. Seperti kasus bayi Debora, itu bukti jaminan kesehatan masih buruk. Harusnya anggarannya ditambah, karena UU Kesehatan mengamanatkan anggaran kesehatan 5 persen dari APBN. Kalau APBN Rp2.000 triliun lebih, untuk kesehatan harusnya kan Rp100-an triliun," kata dia.