Suara.com - Koordinator Bidang Pemenangan Wilayah I DPP Partai Golkar Nusron Wahid meminta agar partai berlambang pohon beringin itu mengevaluasi terkait keberadaan di Panitia Khusus hak angket DPR untuk KPK.
Permintaan itu disampaikan Nusron dalam rapat pleno DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nely Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (11/10/2017).
"Tadi sudah saya sampaikan di dalam rapat secara resmi. Saya minta DPP Golkar mengevaluasi keberadaan partai di Pansus Angket KPK," kata Nusron di DPP Partai Golkar.
Menurut Nusron, posisi Partai Golkar di dalam Pansus lebih banyak ruginya ketimbang untung. Apalagi, keberadaan pansus di mata publik identik dengan upaya melemahkan KPK.
"Jadi kalau ada orang yang mengatakan keberadaan pansus KPK dalam rangka memperkuat boleh saja. Faktanya rakyat mengatakan di bawah, keberadaan pansus KPK merupakan antitesa dari pemberantasan korupsi dan menghalangi upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi," ujar Nusron menuturkan.
Kepala BNP2TKI ini mengatakan akan memperjuangkan masukannya itu di dalam DPP Partai Golkar. Dia tidak ingin Partai Golkar mendapatkan stigma dari masyarakat sebagai partai sarang koruptor.
"Karena saya tidak mau rumah yang saya cintai, Partai Golkar ini terstigmatisasi sebagai rumahnya koruptor. Berat masa depan kita, pertanggungjawaban kita kepada partai, terutama generasi setelah kita dalam mengelola partai politik ini," kata Nusron .
"Kalo nggak percaya, hari ini buat survei lebih percaya mana omongannya Pansus Angket KPK dengan omongannya KPK. Saya yakin walaupun belum disurvei, rakyat akan lebih percaya apa yang disampaikan KPK," ujarnya lagi.
Lebih lanjut, Nusron mengatakan usulannya tersebut mendapatkan respon yang berbeda-beda dari para peserta rapat pleno. Ada yang mendukung, ada pula yang menentang secara keras.
Baca Juga: e-Toll Diwajibkan 31 Oktober 2017, Ini Tiga Tuntutan YLKI
"Ada yang mendukung, mangguk-mangguk banyak. Ada yang menentang keras, pak Agun Gunanjar dan Misbakhun (Ketua dan Anggota Pansus)," kata Nusron.
