Idrus Bantah Revitalisasi Golkar Atas Arahan Presiden Jokowi

Suara.com - Partai Golkar melakukan revitalisasi di kepengurusan DPP Partai Golkar. Ada sejumlah pergantian dan penambahan dalam struktur pengurus DPP Partai Golkar, dan kini, pengurus Partai Golkar ada 301 orang.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan revitalisasi ini tidak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, ini adalah hasil pertimbangan internal partai berlambang beringin itu.

"Kok dikaitkan dengan Pak Jokowi itu memberikan kebebasan kepada partai-partai pendukungnya untuk memperkuat kelembagaannya. Sehingga dapat bekerja dengan baik. Jadi itu. Tidak ada (memberikan arahan)," kata Idrus usai rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (11/10/2017).

Ia menekankan, meski melakukan revitalisasi kepengurusan, hal itu tidak mengubah dukungan Partai ‎Golkar terhadap Jokowi untuk menjadi calon presiden di Pemilu 2019.

"Yang kita diskusikan hari ini adalah langkah efektif Partai Golkar sehingga kita dapat memastikan bahwa keberadaan Golkar mendukung Jokowi kita pastikan dukungannya, kemenanganya, minimal 65 persen. Itu. Ada revitalisasi atau tidak, dukungan tetap," ujar Idrus.

Salah satu revitalisasi yang menonjol adalah pergantian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dari Yorrys Raweyai menjadi saat ini dijabat Eko Wiratmoko.

Ketua Bidang Organisasi dan Daerah Freddy Latumahina menyampaikan alasan revitalisasi terhadap Yorrys dilakukan.

Freddy mengatakan, seorang kader bisa diganti karena tidak aktif selama tiga bulan, pindah partai, atau bila seseorang yang sudah kena teguran kemudian tindakan itu diulangi, keempat seseorang bisa direposisi, dipindahkan dari tempat satu ke tempat lain.

"Dari poin ini silakan anda menilai. Itu kriteria yang digunakan ketua umum untuk revitalisasi yang diamanatkan oleh rapimnas," katanya.

Dalam revitalisasi kepengurusan ini, ada satu jabatan baru yang dibuat Novanto. Idrus mengatakan, Jabatan itu adalah Ketua Badan Penelitian dan Pengembanga  Partai Golkar yang ditempati oleh Mantan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Anang Iskandar.

"Kemudian, Ketua Umum tadi juga menyampaikan bahwa tentang pembentukan badan litbang Golkar dan telah menugaskan kepada Saudara Komisaris Jenderal Anang Iskandar sebagai ketua," kata Idrus.

Dalam kepengurusan ini pula, terdapat nama Fahd El Fouz Arafiq yang mengisi jabatan sebagai Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Golkar. Hal itu diketahui dari daftar hadir rapat pleno kali ini. Dalam daftar hadir itu, Fahd berketerangan 'izin'.

Fahd sendiri tersangkut kasus korupsi pengadaan Alquran di Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat (Ditjen Bimas) Kementerian Agama tahun 2011-2012 serta pengadaan laboratorium Madrasah Tsanawiyah (MTS).

Ia kemudian divonis 4 penjara dalam persidangan yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Haryono, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Kamis (28/9/2017).

Idrus membenarkan keberadaan Fahd di dalam kepengurusan hasil revitalisasi ini. Dia menerangkan, jabatan Fahd diberikan oleh sayap Partai Golkar, Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG). Karenanya, DPP Partai Golkar menunggu nama pengganti Fahd dari AMPG.

"Iya betul. Tentu kita nanti akan melihat bagaimana dari PP AMPG sendiri. Bagaimana AMPG nanti. (Ketua AMPG) itu kan menjadi Ketua bidang pemuda dan olahraga. Tentu tentu kita menunggu AMPG," ujarnya Idrus.‎