Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno mengatakan hasil survei kebutuhan hidup layak untuk tolak ukur kenaikan upah minimum provinsi Jakarta tahun 2018 dibawah ekspektasi Dewan Pengupahan.
"Pertama UMP, hasil survei KHL-nya sudah keluar dan suatu hal yang mengejutkan kita semua, karena hasil survei KHL dibawah espektasi kita," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Senin (30/10/2017).
"Pertama UMP, hasil survei KHL-nya sudah keluar dan suatu hal yang mengejutkan kita semua, karena hasil survei KHL dibawah espektasi kita," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Senin (30/10/2017).
KHL tahun 2018 hasil survei Dewan Pengupahan Jakarta sebanyak Rp3.149.631, sementara UMP Jakarta tahun 2018 seharusnya naik menjadi Rp3.648.035 (naik 8,71 persen dari upah tahun 2017 senilai Rp3.355.750). Tuntutan pekerja, KHL senilai Rp3.603.531 dan UMP Rp3.917.398.
Sandiaga mengatakan angka KHL 2018 hasil survei tidak sesuai harapan lantaran angka lebih rendah dari angka KHL tahun 2017.
Menurut Sandiaga rendahnya angka KHL tahun 2018 menunjukkan penurunan daya beli masyarakat.
"Ini menunjukkan adanya penurunan daya beli yang luar biasa di masyarakat. Yang menurut kami refleksi ekonomi, berada dalam status yang mungkin soft agak melemah, karena belum pernah terjadi dalam sejarah, ekspektasi di atas, hasil surveinya di bawah," kata dia.
Pemerintah Provinsi Jakarta, kata Sandiaga, akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan sebelum menetapkan UMP.
Sandiaga mengatakan UMP akan diumumkan dalam rapat final dengan Dewan Pengupahan pada Selasa (1/11/2017).
"Kami terus berkomunikasi tentunya dengan stakeholder dan dalam beberapa jam ke depan sesuai regulasi, kami akan mengumumkan UMP dan Dewan pengupahan akan melakukan rapat final besok dengan menggunakan data-data terakhir. Kita buka semua prosesnya secara transparan," kata Sandiaga.
"Dan mudahan-mudahan bisa mengambil nilai UMP yang bisa meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja, status yang melemah yang sangat soft, ditujukan dengan daya beli sangat soft, yang cukup mengejutkan. Kita perlu memastikan penentuan UMP bisa kondusif terdapat pengusaha, jangan sampai ada penutupan usaha. Itu yang bisa saya update," Sandiaga menambahkan.
Menurut Sandiaga rendahnya angka KHL tahun 2018 menunjukkan penurunan daya beli masyarakat.
"Ini menunjukkan adanya penurunan daya beli yang luar biasa di masyarakat. Yang menurut kami refleksi ekonomi, berada dalam status yang mungkin soft agak melemah, karena belum pernah terjadi dalam sejarah, ekspektasi di atas, hasil surveinya di bawah," kata dia.
Pemerintah Provinsi Jakarta, kata Sandiaga, akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan sebelum menetapkan UMP.
Sandiaga mengatakan UMP akan diumumkan dalam rapat final dengan Dewan Pengupahan pada Selasa (1/11/2017).
"Kami terus berkomunikasi tentunya dengan stakeholder dan dalam beberapa jam ke depan sesuai regulasi, kami akan mengumumkan UMP dan Dewan pengupahan akan melakukan rapat final besok dengan menggunakan data-data terakhir. Kita buka semua prosesnya secara transparan," kata Sandiaga.
"Dan mudahan-mudahan bisa mengambil nilai UMP yang bisa meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja, status yang melemah yang sangat soft, ditujukan dengan daya beli sangat soft, yang cukup mengejutkan. Kita perlu memastikan penentuan UMP bisa kondusif terdapat pengusaha, jangan sampai ada penutupan usaha. Itu yang bisa saya update," Sandiaga menambahkan.
