Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta para pengurus dan kader Partai Nasdem di tingkat dewan pengurus cabang (DPC) tingkat Kecamatan untuk mengawasi penggunaan dana desa yang tepat guna.
Jokowi ingin anggaran desa tahun 2018 yang naik menjadi Rp60 triliun diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana masyarakat di Desa. Sehingga dapat membuka lapangan kerja yang luas.
"Saya minta semua kader Nasdem mengawasi ini, terutama yang tingkat DPC-DPC tolong diawasi itu (penggunaan dana desa). Ini tugas dari Presiden," kata Jokowi dalam sambutan membuka Rakernas partai Nasdem di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (15/11/2017).
Mendengar pernyataan Jokowi tersebut, para peserta Rakernas langsung bersorak.
"Siap Pak," sorak hadiri dengan riuh tepuk tangan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan program anggaran dana desa sudah berjalan sejak awal Pemerintahan Jokowi-JK. Pada tahun pertama anggarannya sebesar Rp20 triliun, tahun kedua naik menjadi Rp40 triliun, dan tahun depan menjadi Rp60 triliun.
Namun selama dua tahun dikucurkannya dana desa, Jokowi mengaku saat dirinya kunjungan kerja ke daerah-daerah, masih banyak warga yang meminta lapangan pekerjaan. Maka dari itu dia meminta agar anggaran desa tahun depan lebih banyak digunakan untuk proyek padat karya.
"Tapi saya masih dengar di telinga dari masyarakat di desa-desa meminta diberi lapangan pekerjaan. Makanya tahun depan saya minta setengah dari dana desa itu untuk padat karya. Sehingga membuka lapangan pekerjaan lebih luas. Saya ingin uang lebih besar beredar di desa-desa seluruh Indonesia," kata dia.
