Suara.com - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak semua DPD tingkat provinsi bertemu DPP untuk membahas nasib partai berlambang Pohon Beringin, setelah Ketua Umum Setya Novanto ditahan KPK karena terlibat kasus korupsi proyek KTP elektronik.
"Harus segera terjadi pembicaraan antara DPD I dengan DPP. Pembicaraannya kan tidak ada forum yang terlalu formal, kemudian mengambil solusi secara bersama-sama untuk segera menyelesaikan kemelut DPP Golkar," kata Dedi di kantor Kosgoro, Jalan Hang Lekiu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).
Dengan demikian, lanjut Dedi, Golkar dapat segera keluar dari persoalan yang membelit kekinian. Hal itu penting karena tahun depan sudah masuk “tahun politik”, dimulai dari pagelaran pilkada serentak.
Jika tak segera diselesaikan, Dedi meyakini Golkar tak akan leluasa menghadapi ajang kontestasi politik, baik Pilkada 2018 maupun rangkaian Pemilihan Umum 2019.
"Caranya, nanti dibikin musyawarah antara DPD I dengan DPP. Setelah itu bikin musyawarah nasional, apa itu prosesnya bagaimana, terserah lah nanti. Nanti akan kami lakukan sesuai saran Pak Ridwan Hisjam," ujar Dedi.
Dedi menyarankan perubahan harus dimulai paling lambat pada awal bulan Desember 2017, arena Januari 2018 adalah bulan dimulai momentum pilkada.
"Harus cepat, nggak boleh lagi lebih dari bulan Desember. Kalau Bang Agung Laksono selambat-lambatnya akhir bulan Desember, kalau menurut saya tidak. Selambat-lambatnya awal Desember, karena akhir Desember itu Januari. Itu sudah memasuki tahapan pilkada, pendaftaran. Tak lagi ada waktu untuk mengubah diri. Karena kalau tidak merubah diri pada tahun ini, nanti akan berat sekali pada tahun 2019," jelasnya.
Dedi juga tidak menyarankan adanya Musyawarah Nasioanal Luar Biasa. Bagi dia, cukup DPP bermusyawarah dengan DPD I, dan duduk bersama mencari solusi terbaik.
Baca Juga: Berantas Hama di Balai Kota dan Rumah Dinas, Anggaran Rp280 Juta
"Yuk kita cari solusi dari kemelut partai ini. Saya katakan kita gagah menduduki posisi penting di Golkar baik DPD I maupun II, tak ada artinya kalau Golkar tidak ada pemilihnya," tandasnya.
