Suara.com - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie menghargai keputusan yang diambil dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada Selasa (21/11/2017), pasca penahanan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi proyek KTP elektronik.
Hal tersebut dikatakan Aburizal usai menggelar rapat Dewan Pembina dengan DPP Partai Golkar yang dihadiri Plt Ketua Umum Idrus Marham
"Sesuai dengan AD ART itu, maka setelah mendapat kejelasan dari DPP, maka Dewan Pembina berpendapat menghargai suatu proses yang terjadi di dalam pleno DPP tersebut. Satu proses yang sangat demokratis proses yang sangat kritis proses yang sangat terbuka," ujar Aburizal dalam jumpa pers di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta, Jumat (24/11/2017)
"Dan akhirnya setelah mendengarkan 35 pembicara-pembicara dan tiga kali skorsing maka dapat mengambil suatu keputusan yang dapat diterima oleh seluruh peserta sidang pleno," sambungnya.
Aburizal pun menyebut keputusan Dewan Pembina merupakan salah satu keputusan yang tertinggi di internal Partai Golkar setelah Rapat Pimpinan Nasional dan Musyawarah Nasional Partai Golkar.
Dewan Pembina Partai Golkar memberi pengarahan, petunjuk dan pertimbangan kepada DPP Partai Golkar. Pertama meminta politisi partainya menghormati keputusan DPP.
"Kader Partai Golkar dimanapun berada, kita meminta untuk menjaga persatuan dan kesatuan Partai Golkar ke depan untuk kemenangan Partai Golkar," ucap dia.
Kemudian kedua, Aburizal menyarankan untuk menggelar rapat bersama dengan DPD Tingkat 1 Partai Golkar untuk menjelaskan hasil keputusan pleno DPP Partai Golkar pada Selasa lalu.
"Yang paling penting DPP bersama DPD tingkat 1 mengambil suatu kebijakan langkah-langkah yang terbaik bagi Partai Golkar ke depan. Langkah-langkah terbaik yang sesuai dengan hasil sidang pleno. Dengan suatu kebijakan yang diambil DPP dengan DPD tingkat 1. Kalau perlu satu Rapimnas, Munaslub dengan syarat keputusan rapat pleno," kata Aburizal.
Ketiga kata Aburizal, Dewan Pembina juga meminta DPP dalam membuat keputusan harus memerhatikan dan mempertimbangkan kepentingan rakyat tentang jabatan Ketua DPR. Keempat, mencegah praktik politik uang di Musyawarah Nasional Luar Biasa.
"Bila sampai munaslub, biaya ditanggung rente anggota partai Golkar. Supaya dicegah adanya politik uang dalam satu pemilihan ke depan. Saya kira itu merupakan satu keputusan. Saya mempersilakan Plt Ketua Umum memberi penjelasan lebih lanjut," tandasnya.
Sebelumnya, dalam rapat pleno DPP Partai Golkar pada Selasa (21/11/2017) menghasilkan lima poin. Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan poin pertama Sekretaris Jenderal Idrus Marham menjadi pelaksana tugas untuk menjalankan sementara fungsi Ketua Umum Setya Novanto, yang sejak Senin (20/11/2017) berada dalam Rumah Tahanan KPK.
TERPOPULER
