Israel Krisis Keuangan, Pemkot Yerusalem Pecat 2.150 Pegawai

Suara.com - Pemerintah kota Yerusalem versi Israel, mulai memecat 2.150 pegawainya karena krisis keuangan.

Pemecatan itu dilakukan setelah Kementerian Keuangan mengancam bakal menutup banyak institusi pelayanan publik di Yerusalem kalau pemkot setempat tak melakukan penghematan.

Media Israel, Times of Israel, pada Jumat (5/1/2018), memberitakan ratusan pegawai pemkot Yerusalem sudah diberikan surat pemberhentian sejak Rabu (3/1).

Kekinian, sedikitnya 317 pekerja sanitasi, 64 polisi, 160 pekerja kesehatan keluarga, 18 asisten pemkot, dan 21 karyawan dari sejumlah otoritas lain sudah dipecat.

Wali Kota Yerusalem versi Israel, Nir Barkat, juga memotong dana kegiatan pemkot senilai USD72,4 juta atau setara Rp971 miliar. Pemotongan dana itu mengakibatkan 1.150 pegawai dipastikan bakal kehilangan pekerjaan.

Barkat mengklaim, krisis keuangan Yerusalem disebabkan oleh kebijakan sepihak Menteri Keuangan Moshe Kahlon yang menahan ratusan juta shekel (mata uang Israel) milik mereka.

Dana anggaran pemkot Israel itu tak dicairkan sang menteri, karena Barkat mendukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pemilihan umum terakhir.

"Kahlon bertanggung jawab atas 'pukulan yang menghancurkan' Yerusalem ini. Aku bersumpah untuk melakukan segala kemungkinan untuk mengatasi krisis itu secara cepat, agar pemerintahan kota ini tak ditutup," tegas Barkat.

Ia mengatakan, penahanan dana anggaran pemkot itu menyebabkan berbagai program kebudayaan yang diharapkan bisa mendatangkan keuntungan dari kunjungan turis tak bisa dilaksanakan.

Namun, klaim Barkat itu dibantah oleh Kementerian Keuangan Israel. Mereka justru menegaskan, Menteri Kahlon sudah menyetujui peningkatan dana anggaran untuk Yerusalem.

Perseteruan Barkat dengan Kahlon semakin memburuk pada awal pekan ini, persisnya ketika truk sampah kota Yerusalem membuang satu ton sampah di luar kantor Kementerian Keuangan. Aksi itu diyakini banyak pihak diketahui dan direstui Barkat.

Untuk diketahui, Kahlon dulu ada pendukung PM Netanyahu. Ia juga kompatriot Netanyahu dalam membesarkan Partai Likuad yang kekinian berkuasa.

Namun, pada tahun 2015, Kahlon keluar dan membangun Partai Kulanu yang diproyeksikan menjadi versi moderat dari Likud. Mereka secara mengejutkan mendapatkan 10 kursi di Knesset, parlemen Israel pada tahun yang sama.

Situasi itu menambah pelik persoalan yang dihadapi Israel dalam beberapa waktu terakhir. Sebab, Israel maupun pemeritnahannya di Yerusalem tengah menghadapi gelombang aksi protes dari warga Palestina.

Aksi protes warga Palestina yang tak jarang berujung bentrok itu, terjadi sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendeklarasikan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, 6 Desember 2017.

Tak hanya menghadapi gelombang protes warga Palestina, mereka juga harus menghadapi bencana kekeringan dan berbagai protes serta kecaman dunia internasional  atas kebijakan penjajahan.