Suara.com - Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) akan menggelar Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, pada tanggal 8-10 Februari 2018 di Jakarta.
Din Syamsuddin selaku UKP-DKAAP mengatakan acara tersebut melibatkan presidium Interreligous Council atau Dewan Lintas Agama, dengan mengambil tema "Rukun dan Bersatu Kita Maju. Kata Din, sebanyak 450 pemuka agama dari berbagai daerah akan hadir diacara tersebut. Nantinya peserta yang hadir merupakan peserta yang diusulkan dari IRC.
"Permusyawaratan ini nanti akan menempuh pendekatan dialog yang dialogis dari hati ke hati, bahwa pertemuan ini adalah ajang silahturahim bertukar pikiran di antara pemuka agama untuk membahas masalah-masalah yang ada masalah yang ada dalam kehidupan bangsa dan khussunya umat beragama yang dipilih yang fundamental, strategis, sistemik bukan masalah imajinatif yang diharapkan untuk mencari solusi dan akhirnya ada kesepakatan dan menjadi acuan antar umat beragama," ujar Din dalam jumpa pers di Kantor UKP-DKAAP, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (11/1/2018).
Din menuturkan digelarnya acara tersebut didasari adanya kerukunan antara umat beragama yang relatif baik.
"Acara ini kami selenggarakan dilatari oleh kenyataan bahwa kerukanan antara umat beragama ini sesungguhnya relatif baik ada kerukunan dan kerukunan yang terbangun selama ini disebabkan dua faktor agama dimana agama di Indonesia mengajarkan kerukunan dan kedamaian," ucap Din.
Alasan lain digelar acara tersebut yakni untuk mencegah konflik antar umat beragama di Indonesia. Pasalnya Indonesia memiliki kesepakatan dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Walaupun demikian kami tidak menutup mata ada ketegangan atau konflik dimana satu agama. Ini bisa disebabkan karena kesalahpahaman antara agama itu sendiri, dimana tidak bisa menangkap misi agama membina perdamaian dan kerukuna serta pemahaman sempit terhadap kitab suci. Tapi ada faktor lain yang mengganggu lain seperti non agama baik sosial ekonomi poitik apalagi ada kesenjagan, ada faktor luar negeri juga yang seringg menggangu," tuturnya.
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu juga tak memungkiri acara tersebut juga akan membahas isu intoteleransi dan kekerasan yang mengatasnamakan agama.
"Kami tidak menutup mata akan ada (bahas) intoleransi radikal isu dan berbagai bentuk kekekarasan yang juga sering mengatasnamakan agama. Oleh karena itu, kita sepakat perlu ada pertemuan duduk bersama untuk menjaga moralitas yang besar itu lalu mengatasi gejala-gejala," kata Din.
Din membantah acara tersebut digelar karena adanya momen Pilkada 2018 dan menjelang Pemilihan Presiden 2019.
"Ini acara tidak secara khusus karena akan ada Pilkada dan Pilpres. Tapi itu menjadi bagian dari konsen kita dimana kerukunan terganggu semakin berkembangan gara-gara ada Pilkada ini," ucap Din.
Adapun hasil kesepakatan Mubes Pemuka Agama akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
"Menghasilkan kesepakatan, itu akan kita bawa ke presiden untuk menerima audiensi peserta musyawarah," kata dia.
Ia menambahkan pihaknya juga akan merayakan acara World Intrerfaith Harmony Week 2018 yang merupakan agenda PBB pada 11 Februari 2018.
"Ini akan dirayakan agar nanti diikuti ribuan umat beragama. Semua berbaur untuk menikmati penampilan budaya," tandasnya.
TERPOPULER
