Suara.com - Badan Pengawas Pemilu akan mengkaji kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua perwira tinggi Polri menjadi pelaksana tugas gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.
"Makanya kita lihat apakah peraturan perundang-undangannya bermasalah atau tidak. Kita sedang mengkaji bisakah polisi aktif menjadi plt gubernur," kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (29/1/2018).
Dua perwira tinggi Polri yang ditunjuk yaitu Asisten Kapolri bidang Operasi Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan untuk Jawa Barat dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin untuk Sumatera Utara.
Bawaslu juga akan mengkaji korelasi antara pengangkatan perwira tinggi Polri menjadi pejabat sementara gubernur dengan tingkat kerawanan dalam pelaksanaan pilkada.
Ketika diminta untuk menjelaskan korelasi tersebut, Fritz tak manjawab.
"Karena Bawaslu belum punya kajian maka belum ada statement, tanya Pak Mendagri kalau itu," kata Fritz.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto enggan memberikan komentar perihal penunjukan itu. Namun Hadi menegaskan TNI akan tetap netral dalam dunia politik.
"Saya tetap pada pendirian sesuai dengan konstitusi TNI ya, sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 bahwa di situ juga dijabarkan, diatur TNI harus netral. Jadi netral yang saya pegang," kata Hadi di DPR.
Hadi tak spesifik menjelaskan netral yang dimaksudkan seperti apa. Hadi hanya mengatakan jika ada anggota TNI yang juga ditunjuk sebagai pelaksana tugas gubernur, ia akan berpedoman pada UU TNI.
"Ya saya tetap pada konstitusi saya. (jika ditunjuk), Saya sampaikan, saya punya konstitusi ini. Saya berpegang pada konstitusi TNI bahwa netralitas adalah segala-galanya," ujar Hadi.
Menurut Hadi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun punya prinsip yang sama, Polri menjaga netralitas.
"Rapim TNI-Polri pun saya dengan Pak Kapolri, Pak Tito dalam amanat saya dan Pak Tito sama pendiriannya dengan saya bahwa kita sampaikan, netralitas itu adalah harga mati," kata Hadi.
