Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan, bakal mengikuti apa pun keputusan Presiden Joko Widodo mengenai boleh atau tidaknya Puan Maharani rangkap jabatan sebagai menteri sekaligus pemimpin partai berlambang kepala Banteng tersebut.
Puan kekinian menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia dan Kebudayaan. Namun, ia juga menjabat Ketua DPP bidang Politik dan Keamanan PDIP.
Persoalan ini kembali mencuat setelah Puan hadir saat KPU melakukan verifikasi faktual kepengurusan perempuan di DPP PDIP menjelang Pemilu
2019.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, kehadiran Puan saat verifikasi KPU itu penting karena putri Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tersebut merupakan bagian dari representasi 30 persen keterwakilan di sebuah parpol peserta pemilu.
"Perintah ibu ketua umum (Megawati Soekarnoputri), Mbak Puan masih dinonaktifkan sebagai ketua DPP hingga ada petunjuk lebih lanjut dari Presiden Joko Widodo,” kata Hasto di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).
Ia mengungkapkan, meski telah dinonaktifkan sejak lama, Puan tetap ditunjuk oleh Megawati sebagai salah satu ketua DPP.
Hasto menambahkan PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Jokowi, tetap mendukung setiap kebijakan presiden tidak boleh rangkap jabatan menteri yang juga menjabat posisi di partai politik.
Kebijakan itu, kata dia, merupakan dukungan PDIP kepada Jokowi yang sejak awal berkuasa menginginkan para menterinya tak merangkap jabatan di parpol.
Namun, Hasto menilai Jokowi bisa saja memutuskan kebijakan lain mengenai rangkap jabatan untuk mempertimbangkan situasi politik.
Apalagi, kata dia, pada era demokratis, menteri yang rangkap jabatan bukan suatu yang ditabukan.
“Para pemimpin partai politik merangkap jabatan sebagai menteri itu adalah wajar. Itu akan memperkuat pemerintahan yang ada,” jelasnya.
TERPOPULER
