DPR Siapkan Panja Khusus Awasi Program MBG, Ini Alasannya

Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengungkapkan, rencana pembentukan Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini diambil guna menindaklanjuti berbagai masukan terkait pelaksanaan program tersebut agar lebih tepat sasaran dan memiliki peta jalan yang jelas.

Hal itu disampaikan Charles dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama MBG Watch di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Charles mengapresiasi berbagai masukan yang diberikan oleh para mitra.

"Kita sudah banyak dengar masukan, input, saran, dan ya terima kasih sudah mau secara gamblang sampaikan apa yang dirasakan dan dipelajari tentunya ini masukan yang sangat berharga untuk kita ke depan memperbaiki atau membuat program ini menjadi lebih bermanfaat," ujar Charles dalam rapat.

Ia juga mengajak pihak MBG Watch untuk terlibat aktif apabila Panja tersebut resmi terbentuk dalam waktu dekat.

"Seperti yang sudah kita diskusikan tadi ada kemungkinan dalam waktu dekat kita akan membuat panja dan saya harap bapak ibu, teman teman MBG Watch bisa hadir juga memberikan masukan dan pandangan dalam panja tata kelola program MBG," tambahnya.

Usai rapat, Charles menjelaskan, lebih lanjut mengenai urgensi pembentukan Panja tersebut kepada awak media.

Menurutnya, salah satu alasan utama adalah belum adanya peta jalan (roadmap) yang jelas dari pemerintah dalam melaksanakan program MBG.

"Ya, ini akan kami bahas di rapat internal komisi, dan saya rasa ini masukan yang sangat baik. Tadi sudah banyak anggota yang sepakat untuk membuat Panja Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis. Karena apa? Salah satunya karena kita belum melihat ada roadmap yang jelas dalam pelaksanaan program ini. Sehingga harapan kami, dengan adanya Panja tersebut, kita nanti bisa membahas ini jauh lebih spesifik dan komprehensif, dan menghasilkan bukan saja rekomendasi kepada pemerintah, tetapi juga sebuah roadmap bahwa program ini harus dijalankan seperti apa," jelas Charles.

Lebih lanjut, Charles menyoroti masalah efisiensi data penerima manfaat dan besaran anggaran yang digunakan.

Ia berpendapat bahwa sasaran program harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama jika tujuannya adalah untuk mengatasi stunting.

"Jumlah penerima manfaatnya berapa sih sebetulnya? Karena kalau kita mengacu pada tujuan awal program ini, memperbaiki kondisi gizi anak, mengurangi angka stunting, maka tidak semua anak harus diberikan makan, gitu kan. Bukan 82 juta penerima manfaatnya, tetapi harus dikecilkan sesuai dengan kebutuhan, yang kalau tadi menurut Mas Media, angkanya 26 juta anak saja sudah cukup dengan anggaran yang hanya 60-an triliun, dibandingkan dengan anggaran MBG tahun ini yang mencapai sebetulnya 335 triliun ya, tetapi direvisi menjadi 258 triliun. Jadi kita berharap dengan adanya Panja tersebut akan ada hal-hal yang lebih spesifik dan komprehensif tentang bagaimana ke depan program ini harus dijalankan," pungkasnya.