Menteri Sosial Idrus Marham sudah membentuk tim penanggulangan tanggap darurat untuk membantu menangani gizi buruk dan wabah campak yang menimpa anak-anak dan masyarakat Suku Asmat, Papua.
"Timnya sangat terpadu, itu antara TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, Kemendagri dan tentu Kemensos dan seluruh elemen masyarakat," kata Idrus di DPR, Jakarta, Selasa (30/1/2018).
Menurut politikus Partai Golkar untuk tahap pertama tim melakukan pembersihan sejumla sungai yang ada di Kabupaten Asmat.
Selain itu, tim juga mendata warga yang membutuhkan pertolongan pertama, baik akibat kekurangan gizi maupuan terserang wabah campak. Namun, tidak semua yang terindikasi ditangani di Rumah Sakit lantaran kapasitas Rumah Sakit yang tidak memadai.
"Karena tidak tertampung, makanya ditangani di aula gereja," ujar Idrus.
Selain itu, Kemensos juga sudah memberikan bantuan sembako dan jenis makanan lainnya.
"Sehingga dengan demikian kami dapat pastikan sesuai dengan instruksi presiden, jangan sampai ada yang tidak terlayani dan kami pastikan bahwa dalam rangka tanggap darurat ini suah diatasi dengan sedemikian rupa," kata Idrus.
Dana Otonomi Khusus Papua
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan dana Otonomi Khusus yang diberikan kepada Papua sangat besar. Mestinya dana itu mampu memenuhi kecukupan gizi di Papua.
"Terkait dana Otsus, lumayan besar sebetulnya. Hampir Rp5,5 Triliun ditambah dari infrastuktur Rp2,4 Triliun. Ini sebenernya dana yang sangat besar bagi Papua," tutur Bambang.
Namun, lanjut politikus Partai Golkar, besarnya dana otonimi khusus yang diterima Papua tidak diimbangi dengan kemajuan di Papua, khususnya terkait kesejahteraan dan kesehatan di Papua.
"Itu kita minta ke Komisi II DPR dan Kemendagri dan pihak-pihak terkait untuk terus melakukan pengkajian serta langkah-langkah konkrit perbaikan, baik ekonomi, pendidikan maupun kesehatan di Papua dengan dana Otsus yang besar itu," kata Bambang.
