Suara.com - Presiden Joko Widodo mencatat dalam 3 tahun terakhir penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Beradarkan laporan yang ia terima, ada penurunan dari tahun 2015 yang 21.929 hotspot, pada 2016 turun drastis menjadi 3.915 hotspot, dan 2017 turun menjadi 2.567 hotspot.
"penurunan yang sangat jauh sekali," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta rapat koordinasi nasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/2/2018).
Oleh karena itu, dia menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk terus mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini. Dalam penanganan karhutla ini pemerintah telah membentuk Satgas dari berbagai unsur, mulai dari kepala daerah seperti Gubernur, Bupati/Wali Kota, jajaran Kepolisian dan TNI serta elemen masyarakat.
"Saya ingin mengulangi lagi apa yang saya sampaikan di 2016-2017 lalu, penanganan Karhutla ini sudah dibentuk Satgas," ujar dia.
Dia mengingatkan kembali kepada semua aparat di daerah, khususnya Kapolres, Kapolda, Komandan Kodim dan Pangdam untuk lebih tanggap dan tak lalai dalam penanganan Karhutla. Bagi pejabat yang lalai akan dicopot dari jabatannya.
"Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tak tertangani aturan main sama, masih ingat? Dicopot. Tegas ini, saya ulang lagi. Paling kalau ada kebakaran sebelah mana saya telepon Panglima ganti Pangadamnya, telepon Kapolri minta Kapolda-nya ganti," kata dia.
"Cara ini saya kira sangat efektif menggerakkan satgas di lapangan, kalau ganti Gubernur nggak bisa. Jadi yang efektif telah kami lakukan menggerakan seluruh perusahaan, masyarakat, organisasi sampai bawah. Saya kira di Polri sampai Kamtibmas, di TNI sampai Babinsa efektif kalau digunakan menggerakkan masyarakat, perusahaan," tutup Jokowi.
