Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan pembinaan terhadap kepala daerah agar tak terlibat dalam praktik korupsi. Pasalnya, KPK akhir-akhir ini sudah banyak menjerat kepala daerah dalam kasus korupsi.
"Kemendagri punya kewenangan proses pembinaan di daerah-daerah. Tentu sangat baik kalau semua pihak menjalankan secara maksimal," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2018).
Kepala daerah yang baru ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Subang Imas Aryumningsih dan Bupati Ngada Marianus Sae.
Febri mengatakan, agar proses demokrasi di Indonesia berjalan secara bersih maka dibutuhkan peran semua institusi yang terkait, termasuk Kemendagri. Menurut Febri, setiap institusi memiliki kewenangan yang berbeda satu dengan yang lainnya.
Febri menuturkan, dalam konteks pilkada, KPK hanya memiliki kewenangan menindak penyelenggara negara yang ikut dalam kontestasi pesta demokrasi lima tahunan itu. Sementara para calon yang bukan petahana, tak bisa dijangkau lembaga antirasywah.
Sedangkan lembaga yang bisa mengawasi tindak tanduk calon kepala daerah adalah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang merupakan pelaksana pemungutan suara secara langsung tersebut.
Sepanjang Januari sampai pertengahan Februari ini, setidaknya ada enam kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Mereka di antaranya Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif; Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad; Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan; Gubernur Jambi Zumi Zola; Bupati Jombang Nyono Suharli; dan, Bupati Ngada Marianus Sae. Dan yang terbaru Bupati Subang, yang statusnya belum ditetapkan KPK.
Rata-rata para kepala daerah tersebut terjerat suap para penggarap proyek di wilayah administratifnya masing-masing.
Baca Juga: Teroris: Selamat Pagi, Semua BRI Garut Saya Beri Kado Bom!
