Suara.com - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah berharap Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Jika PK diterima, Ahok kemungkinan akan bebas.
Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman menjelaskan tidak ada dasar yang kuat dalam pengajuan PK itu. Dia juga menilai tidak ada bukti baru atau novum dari Ahok.
"Seharusnya ditolak MA (PK-nya). Karena kami melihat dengan fakta-fakta yang berkembang selama ini nggak ada yang menguatkan untuk diterima MA (PK yang diajukan Ahok)," ujar Pedri di PN Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018).
Pedri ikut hadir dan menyaksikan jalanya sidang PK Ahok di PN Jakarta Utara hari ini. Tokoh muda Muhamadiyah ini salah satu pelapor Ahok pada kasus penodaan agama.
Sebelumnya, Kuasa hukum Ahok, Josefina Agatha Syukur menjelaskan salah satu alasan kliennya mengajukan PK adalah adanya putusan hukum yang diterima Buni Yani.
Buni Yani adalah orang yang mengunggah dan mengedit transkrip isi pidato Ahok ketika mengutip surat Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu.
Buni Yani telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim PN Bandung dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dia dinilai memenuhi unsur Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE, melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Ahok di Kepulauan Seribu.
Menurut Pedri, tidak ada kaitannya kasus yang menimpa Ahok dengan Buni Yani.
"Beda jauh itu. Dalam kasus Ahok itu nggak ada satu bukti yang dipaki majelis hakim untuk hukum ahok yang berasal dari kasus Buni Yani, nggak ada," katanya.
Meski begitu ia menghormati langkah kuasa hukum Ahok yang tengah melakukan pembelaan dengan cara mengajukan PK. Tetapi ia yakin MA akan menolak permohonan Ahok.
"Itu hak dia untuk pembelan sah-sah saja. Hanya majlis hakim punya penilaian yang objektif," katanya.
TERPOPULER
