Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita delapan mobil dan delapan sepeda motor mwah milik Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif.
Sebanyak 16 kendaraan bernilai miliaran rupiah itu disita terkait dengan kasus dugaan suap pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Damanhuri, Barabai, tahun 2017 di Kabupaten HST. Latif telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
"Telah dibawa ke Jakarta 8 mobil dan 8 motor, disita dari tersangka Bupati HST," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/3/2018).
Adapun jenis dari delapan buah mobil milik Abdul Latif adalah dua mobil Rubicon, dua mobil Hummer, satu mobil Cadilac Escalade, satu mobil Vellfire, satu BMW Sport, dan satu mobil Lexus SUV.
Sementara empat sepeda motor di antaranya, empat sepeda motor Harley Davidson, satu BMW, satu Ducati, dan dua sepeda motor Trail KTM.
"Sudah dibawa ke Jakarta, mungkin masih dalam perjalanan. Kendaraan dibawa memakai kapal," katanya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Abdul Latif sebagai tersangka dalam kasus ini setelah melakukan operasi tangkap tangan pada Kamis (4/1/2018).
Selain Abdul Latif, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya yakni Ketua Kamar Dagang Indonesia Hulu Sungai Tengah Fauzan Rifani, Direktur Utama PT Sugriwa Agung Abdul Basit, dan Dirut PT Menara Agung Donny Winoto.
KPK menduga adanya pemberian uang sebagi fee proyek pembangunan ruang Klas I, II, VIP, dan Super VIP di RSUD Damanhuri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimatan Selatan. Aadapun dugaan komitmen fee proyek dalam ini adalah 7,5 persen atau sekitar Rp3,6 miliar.
Baca Juga: Anggota Bawaslu: Mantan Anggota PKI Boleh Jadi Caleg Pemilu 2019
Sebagai pihak yang diduga penerima, Latief, Fauzan dan Abdul Basit disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Sementara Donny Winoto sebagai pihak yang diduga pemberi, disangka melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20/2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
