Sementara pada Pasal 299 Ayat I UU Pemilu menyatakan, "Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye".
Sedangkan Ayat 2 Pasal 299 menyatakan "pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai Politik mempunyai hak melaksanakan kampanye".
Pada Ayat 3 pasal yang sama disebutkan, "pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai, anggota Partai Politik dapat melaksanakan kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai:
- Calon Presiden atau calon Wakil presiden;
- Anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU atau
- Pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.
Pasal 300 berbunyi "Selama melaksanakan Kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah".