Suara.com - Pengurus Pusat Organisasi Buruh Internasional (ILO), Said Iqbal menilai perang harga yang terjadi antar operator transportasi online seperti Go-Jek, Uber dan Grab merupakan dampak dari minimnya peran negara dalam mengawasi perkembangan pasar digital terutama dibidang transportasi online.
Menurut Iqbal, negara belum mampu menyediakan wadah dalam hal ini undang-undang yang dapat mengakomodir hak dan kewajiban para pengemudi transportasi online.
Hingga kini, undang-undang LLAJ (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang dirasa bisa mengakomodir permasalahan transportasi online, belum juga direvisi oleh pemerintah.
Hal itu menyebabkan para aplikator -sebutan operator transportasi online- bebas berlomba-lomba menurunkan tarif untuk menggaet para penumpang.
Kebijakan itu berimbas pada berkurangnya jumlah pendapatan para pengemudi transportasi online yang otomatis berdampak juga pada menurunnya kesejahteraan mereka.
Sebelumnya, pada Selasa (27/3/2018), ribuan pengemudi ojek online berdemonstrasi di depan Istana Negara. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk menaikan tarif per kilometer yang yang dirasa terlalu rendah, yakni hanya Rp1.600 per kilometer.
Kejadian itu, menurut Said Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menjadi cermin nyata bahwa pemerintah memang tak pernah hadir dalam polemik transportasi online ini.
"Negara tak hadir, makanya ada istilah perang tarif. Ini bukan negara kapitalis padahal" ucap Iqbal di Kantor LBH Jakarta, Jum'at (30/3/2018).
"Jangan-jangan para pejabat yang berwenang ini menerima upeti (disogok). Tapi saya bisa salah, (masih) perlu pembuktian," katanya.
Rencananya, pada Hari Buruh nanti, KSPI akan menggelar aksi di Jakarta. Said Iqbal memperkirakan 500 ribu orang dari seluruh Indonesia akan memadati Ibu Kota demi menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak pemerintah untuk lebih peduli pada kesejahteraan para buruh, termasuk pengemudi transportasi online.
TERPOPULER
