(2) Meningkatnya toleransi beragama; dan
(3) Meningkatnya budaya gotong royong dalam pembangunan.
Prioritas kedelapan, penguatan reformasi birokrasi, dengan sasaran;
(1) Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel;
(2) Meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien; dan
(3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Menteri Dalam Negeri RI, diwakili Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, menilai, Musrenbang harus mengacu pada program Nawa Cita Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, tema yang diangkat Musrenbang Jabar tepat dan sesuai dengan RKP 2019 pemerintah pusat.
“Pilihan tema (Musrenbang Jabar) hari ini sangat tepat. Ini tidak mudah dan berat,” ucap Sumarsono dalam arahannya.
Rencana pembangunan nasional harus selaras dengan pembangunan daerah. Tema RKP 2019, “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan berkualitas. RKP 2019 menjadi tahun terakhir dari pelaksanaan Nawa Cita".
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, diwakili Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungki Sumadi, dalam arahannya mengatakan, tema prioritas nasional dalam RKP 2019 harus didukung oleh Pemda. Pungki menambahkan, ada lima tema yang menjadi prioritas nasional, yaitu: