Suara.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Setya Novanto mengaku menyesal bertemu dengan Johanes Marliem yang merupakan Direktur Biomorf Mauritius. Perusahaan lelaki yang sudah meninggal karena bunuh diri di Amerika Serikat tersebut menjadi salah satu yang mengerjakan proyek e-KTP.
Setnov mengatakan dirinya dijebak Marliem karena telah sengaja merencanakan sejumlah pertemuan. Setelah itu, Marliem sengaja merekam percakapan keduanya terkait proyek e-KTP.
"Sejak awal saudara Johanes Marliem dengan maksud tertentu telah dengan sengaja menjebak saya dengan merekam pembicaraan pada setiap pertemuan dengan saya," katanya saat membacakan pledoi di Gedung Pengadilan, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (13/4/2018).
Dia pun menceritakan rasa penyesalannya tersebut yang bermula ketika dirinya bertemu dengan Diah Anggaeni, Andi Agustinus, dan Irman di Hotel Grend Melia, Kuningan, Jakarta Selatan. Pasalnya, saat itu menjadi titik awal dia terseret dalam perkara e-KTP.
"Jika saja, saya tidak bersedia ditemui Andi Agustinus, Irman dan Diah Anggraeni di Hotel Grand Melia, mungkin saja saya tidak akan pernah terlibat jauh dalam proyek e-KTP yang telah menyeret saya hingga duduk di kursi pesakitan ini," kata Setnov.
Padahal, menurut dia jabatannya saat itu tidak berhubungan dengan intervensi terhadap proyek e-KTP. Sehingga, Novanto juga membantah menerima uang maupun barang dari proyek e-KTP.
"Faktanya, uang tersebut terbukti berpindah tangan ke pihak lain, bukan kepada saya," tutupnya.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum pada KPK menuntut terdakwa Setya Novanto 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan. Novanto dinilai terbukti melakukan korupsi terkait proyek pengadaan e-KTP.
Jaksa menyebut Novanto terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
Baca Juga: Setnov Merasa Tuntutan Penjara 16 Tahun Sangat Tidak Adil
Novanto juga harus membayar uang pengganti sejumlah USD7,4 juta dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan ke KPK. Pengembalian selambat-lambatnya setelah satu bulan hukuman berkekuatan hukum tetap.
Jaksa juga meminta supaya hak politik Novanto dicabut lima tahun setelah eks ketua umum Partai Golkar itu menjalani masa hukuman. Novanto dinilai telah mengintervensi pelaksanaan proyek pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Perbuatan yang melibatkan eks ketua DPR itu merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun.
Novanto dinilai terbukti mendapat jatah 7,3 juta dolar AS. Dia juga terbukti menerima jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 senilai 135 ribu dolar AS dari proyek bernilai Rp5,8 triliun tersebut.
