Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, Rudi Erawan, pada Jumat (11/5/2018). Rudi akan ditahan untuk 30 hari lagi, demi kelancaran dalam proses penyidikan oleh penyidik KPK.
"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari, dimulai tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 12 Juni 2018 untuk tersangka RE," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, kepada wartawan.
Rudi menjadi tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.
Mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Utara itu diduga telah menerima hadiah dari proyek-proyek di lingkungan Kementerian PUPR tahun 2016.
Rudi ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima uang Rp 6,3 miliar dari Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Uang yang diterima Amran tersebut diduga berasal dari para kontraktor yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.
Penyidikan terhadap Rudi merupakan pengembangan dari kasus suap Kementerian PUPR yang menjerat sejumlah anggota DPR sejak 2016. Rudi merupakan tersangka ke-11 dalam kasus suap di Kementerian PUPR tersebut.
